Network
PR BEKASI - Baru dua hari menjabat sebagai Wakil Dekan (Wadek) Universitas Padjadjaran (Unpad), Asep Agus Handaka Suryana telah diberhentikan lantaran pernah menjadi pengurus organisasi terlarang di Indonesia.
Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Dandi Supriadi membetulkan organisasi tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Betul. Itu sebabnya hal ini sempat luput dari perhatian karena organisasinya sudah bubar sejak beberapa tahun yang lalu," ucapnya.
Baca Juga: Diduga Miliki 'Sandi Pesan' Khusus, Pengamat: Drone Bawah Laut Patut Dicurigai untuk Intai Indonesia
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyayangkan kejadian seperti ini telah terjadi di tingkat universitas yang notabenenya adalah kebebasan berakademik dan beraspirasi.
"Padahal ini kampus, kampus itu dilindungi oleh kebebasan akademik, orang mau punya ideologi apa pun, suka-suka aja, kan kampus itu justru diproteksi oleh prinsip bahwa segala sesuatu harus bisa dipertengkarkan," ucapnya.
Demikian juga menurutnya, doktrin seperti HTI dan lainnya sangat bisa diperdebatkan di dalam kampus tersebut tanpa perlu dilakukan pemberhentian atau pencopotan.
"Jadi ini hal yang aneh, bagaimana mungkin universitas dikendalikan oleh kekuasaan. Ajaib pokoknya dan ini preseden tentang kemerdekaan sipil itu tidak lagi terjamin, semua orang khawatir nanti-nanti," tuturnya.
Baca Juga: Viral Video Seorang Pemulung di Jakarta Tolak Ajakan Mensos, Risma: Bu, Saya Ini Menteri Sosial
Kekhawatiran yang dimaksudnya adalah kemerdekaan akademik yang merupakan ciri khas dari sebuah universitas bisa terancam dengan hal-hal semacam ini.
Sehingga ke depannya, jika hal ini terus terjadi, ucap Rocky Gerung, tidak ada hal yang bisa diperdebatkan yang merupakan proses pencerdasan mahasiswa karena sudah dikendalikan oleh rezim.
"Jangan dihubung-hubungkan terus oleh pemerintah, hal ini sebetulnya sudah selesai, kan sudah dibubarkan HTI itu, jadi ngapain itu disambung-sambungin," ucapnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 5 Januari 2021.
Pemerintah juga, tutur Rocky Gerung, telah melarang ideologi-ideologi dari HTI, oleh karena itu, tidak perlu membuang tenaga untuk mencari-cari lagi kesalahan mantan pengurus HTI tersebut.
Baca Juga: Belum Dapat Kendalikan Angka Covid-19, Satgas Minta Indonesia Tiru China
"Kalau mantan kan yaudah dia sudah menerima keputusan pemerintah bahwa dia sempat melakukan aktivitas terlarang tersebut dan itu menjadi urusan dia, bukan lagi urusan organisasi, jadi ini seperti melarang hantu, udah jadi hantu masih dilarang," tuturnya.
Sebagai akademisi, ia menegaskan seharusnya perbedaan pikiran di dalam kampus itu diwajarkan dan justru perbedaan tersebutlah yang akan memperkaya daya pikir seorang mahasiswa.
Justru menurutnya, yang pantas diberhentikan di dunia kampus adalah pihak yang melakukan korupsi atau dosen-dosen yang terbukti melakukan kegiatan plagiasi.
"Jadi ini ajaib betul ini negara ini, mau mengatur pikiran tapi, gak mampu memberi dalil, HTI bukan dilarang karena menyetujui peredaran narkoba di kampus, plagiasi, HTI gak ada urusan dengan begituan, HTI itu hanya satu pikiran alternatif," ucapnya.
Baca Juga: Bahas Quick Wins Wisata Olahraga, Menpora dan Menparekraf Siap Kolaborasi
"Jadi hal-hal yang sifatnya orientasi akademis jangan dijadikan alasan hanya karena ada keputusan hukum yang sebetulnya adalah keputusan politik," sambungnya.
Rocky Gerung menilai, fenomena ini bisa terjadi lantaran pemerintah ingin mengalihkan isu-isu untuk menutupi kegagalan pemerintahan saat ini.
"Jadi ini gila sebenarnya, semua ini terjadi karena pemerintah mau tutupi kelemahan dan kegagalan kabinet di bidang ekonomi, cuman itu rumusnya, kalau ekonominya baik-baik aja sih gak ada isu begini, jad pemerintah betul-betul ini pengalihan isu yang dangkal dan norak itu," tuturnya.
Ia juga menceritakan pengalamannya soal dosen yang disogok agar pro pemerintah saat masih aktif menjadi dosen di Universitas Indonesia (UI).
Baca Juga: 'Laporkan' ke Polisi, Muannas Alaidid dan Habib Husin: Ceramah Tengku Zulkarnain Soal China Bohong
"Saya tahu banyak dosen apalagi di UI itu, disogok sedikit sama kementerian bikin seminar ini dan itu lalu jadi pro pemerintah, dosen dijanjiin naik gaji sedikit udah jadi cebong, ini cebongisasi yang berlangsung di tingkat universitas," ujar Rocky Gerung.
"Bahkan di universitas tempat saya mengajar, UI itu cebongisasi juga berjalan dengan lancar, demikian juga beberapa universitas besar di Jawa, itu kita ngerti lah semua itu yang disebut politik cebongisasi itu," sambungnya.
Padahal di zaman Orde Baru, ucap Rocky Gerung, kampus adalah salah satu benteng dalam kebebasan akademis.
"Bahkan dulu ketika mahasiswa diuber-uber tentara dan masuk kampus, tentara itu gak berani masuk kampus, tentara itu tunggu di luar pagar, kita tutup pintunya," tutupnya.
Baca Juga: Belum Dapat Kendalikan Angka Covid-19, Satgas Minta Indonesia Tiru China
Perlu diketahui, setelah diberhentikan dari jabatannya, Asep tetap berstatus sebagai dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).
Menurut Dandi, ia sudah menerima keputusan pemberhentiannya tersebut.
"Penggantian ini dilakukan sebagai upaya Unpad untuk konsisten menjaga integritas kebangsaan, walaupun yang bersangkutan (Asep) saat ini tidak lagi aktif dalam organisasi yang sudah dibubarkan tersebut. Yang bersangkutan juga memaklumi hal itu dengan penuh kesadaran," ujarnya.***
