-
Sabtu, 18 Mei 2024 -
Network
-
Network
Baca Juga: Tewasnya 6 Laskar FPI sebagai Pelanggaran HAM, Refly Harun: Jokowi Belum Ucapkan Belasungkawa
"Kita tidak pernah berpikir bahwa partai politik yang aktivisnya atau kader-kadernya korupsi, seperti baru-baru ini ada korupsi bansos dan benur, tidak pernah terpikir bahwa partai mereka harusnya dibubarkan," katanya.
Oleh karena itu sarjana Hukum UGM tersebut meminta agar seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu menyimpan sentimen buruk terhadap Front Persaudaran Islam.
"Front Persaudaran Islam ini kita sambut dengan baik," ucapnya.
Ia juga berharap agar organisasi baru tersebut bisa tetap mematuhi dan tunduk terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia, menjadi bagian dari anak bangsa dalam bingkai NKRI, dan yang terpenting tidak boleh main hakim sendiri.
Baca Juga: Pesawat Sriwijaya Air Hilang Kontak, Bupati Kepulauan Seribu Sebut Ada yang Jatuh dan Meledak
Mantan wartawan di Media Group tersebut juga menegaskan bahwa tugas-tugas seperti sweeping yang pernah dilakukan FPI dahulu bukan kewenangan Front Persaudaran Islam karena itu melanggar hukum.
"Itu adalah bagian dari kewenangan aparat kepolisian, kalau misalnya aparat kepolisian tidak mau melakukan tindakan apa-apa ya adukan saja ke Komisi Polisi Nasional (Kompolnas)," tuturnya.
Oleh karena itu demi kebaikan bersama, mulai saat ini Refly Harun menyarankan baik pemerintah maupun Front Persaudaran Islam harus bisa saling berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti insiden pembunuhan enam laskar FPI.
"Jadi apa pun itu, sekarang harus dua pihak, pertama ada kerelaan dari Front Persaudaran Islam untuk mematuhi hukum-hukum negara dan juga berlaku untuk pemerintah agar mau membuka komunikasi dengan Front Persaudaran Islam," ucapnya.
Editor: Puji Fauziah
Sumber: YouTube Sobat Dosen
