Network
Baca Juga: Pesawat Sriwijaya Air Rute Jakarta - Pontianak SJ 182 Hilang Kontak di Kepulauan Seribu
Ia juga meminta kepada pemerintah agar tidak perlu berharap serta memaksa Front Persaudaran Islam menjadi bagian dari kelompok yang mendukung mereka.
"Atau menjadi orang yang tiba-tiba berada di garda terdepan membackup pemerintahan Jokowi, tidak harus begitu," tuturnya.
Karena menurutnya, pilihan untuk menjadi kritis dan oposisi terhadap pemerintahan itu adalah pilihan yang dilindungi oleh konstitusi, sama dan sederajat seperti kelompok-kelompok pembela pemerintahan Presiden Jokowi.
"Yang penting adalah, di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada, tidak perlu saling menghina, tidak perlu saling menjelekkan, yang penting adalah bagaimana eksistensi itu bisa diakui oleh masyarakat dan berguna bagi masyarakat dengan posisinya masing-masing, mau berada di sisi pemerintahan atau di oposisi," ucapnya.
Baca Juga: Tak Setuju Gisel Minta Maaf ke Publik, Deddy Corbuzier: Orang Rakyat Indonesia Diuntungkan Kok
Refly Harun menilai, saat ini tidak ada alasan lagi bagi kepolisian untuk membubarkan kegiatan Front Persaudaran Islam.
"Jadi sekali lagi rasanya tidak ada alasan bagi aparat keamanan untuk membubarkan kegiatan Front Persaudaran Islam selama mereka patuh hukum, kalaupun nanti ada langkah-langkah yang melanggar hukum, maka kita harus bisa membedakan antara oknum dan organisasinya," tuturnya.***
