Network
PR BEKASI - Kedatangan Tri Rismaharini ke DKI Jakarta nampaknya membuat perdebatan soal calon Gubernur selanjutnya di jantung Indonesia tersebut menjadi topik hangat.
Setelah Risma resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Sosial (Mensos) RI, di hari pertama kerjanya, ia sudah melakukan blusukan ke tempat-tempat kumuh di Jakarta dan memberikan bantuan kepada beberapa tunawisma.
Namun aksi blusukannya kerap diartikan publik sebagai pencitraan untuk maju ke ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selanjutnya, khususnya untuk merebut posisi Gubernur DKI Jakarta dari Anies Baswedan.
Baca Juga: Viral! Firasat Buruk Pegawai Maskapai Ini Terjadi: 'Akan Ada Kecelakaan Pesawat dalam Waktu Dekat'
Menanggapi perilaku Risma tersebut, sosiolog UI Arief Munandar menyebut bahwa untuk memahami perilaku seorang politisi seperti Anies Baswedan dan Tri Rismaharini memang gampang-gampang susah.
Namun sebagai seorang ahli dalam memahami berbagai aspek kehidupan manusia, ia menyebut terdapat sebuah teori dari seorang sosiolog lawas Amerika Serikat (AS) yang terkenal, yang bisa dipakai dalam melihat fenomena Risma.
"Kalau kita coba pakai teori, yang namanya ruang publik itu ada social setting dan front stage, jadi kalau pakai teori lama yang masih powerful hingga detik ini dari seorang sosiolog lawas yang namanya Erving Goffman, setiap orang pasti menginginkan impresi," ucapnya.
Arief Munandar mengungkapkan bahwa setiap orang itu pasti melakukan apa yang disebut impression management (pengaturan impresi atau kesan) di panggung depannya.
Baca Juga: Dikenal Alim dan Dermawan, Keluarga Berharap Ada Mukjizat dan Kabar Baik dari Kapten Afwan
"Maksudnya gimana? Orang itu merencanakan impresi apa sih yang dia ingin peroleh dari orang lain yang melihat perilaku dia di panggung depan dari kehidupannya," tuturnya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube resminya, Minggu, 10 Januari 2021.
Jadi jika seorang politisi seperti Risma dan Anies, sadar atau tidak, menurutnya, mereka akan mengatur perilakunya, cara berpakaiannya, tampilannya, performanya di ruang-ruang publik agar mereka mendapatkan impresi yang dia inginkan atau yang publik harapkan.
"Teori ini menurut gua cukup powerful untuk ngebaca tindakan-tindakan Risma yang oleh sebagian orang dianggap cukup dramatis," ucapnya.
Namun terdapat satu pertanyaan yang saat ini menjadi sebuah kebingungan bersama, soal apa tujuan Risma di balik perilaku dramatisnya selama ini.
Baca Juga: Inilah Sosok Kapten Afwan Pilot Sriwijaya dalam Kehidupan Sehari-hari, Ketua RT: Orangnya Santun
"Apa sih tujuan bu Risma dengan segala bentuk impression management, dengan segala bentuk tindakan dramatis yang dia lakukan, marah-marah, sujud, blusukan, apa sih yang menjadi tujuan, impresi apa yang dia mau bangun, dan apa tujuan dari impresi itu," tuturnya.
Arief Munandar menilai bahwa yang paling masuk akal adalah Risma ingin maju dalam Pilkada DKI Jakarta berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
"Tidak salah kalau orang menduga, tujuannya adalah untuk mendapatkan legitimasi dalam racing untuk mendapatkan jabatan politik yang lebih tinggi, dan itu sah saja, karena bagaimana pun bu Risma adalah seorang politisi," ucapnya.
Namun dalam konteks memimpin Ibu Kota, ia enggan menyebut mana sosok yang lebih cocok di antara keduanya.
Baca Juga: Minta Kemenhub Perketat Regulasi Penerbangan, DPR: Jika Terus Jadi Pelajaran, Kita Tak Tamat Sekolah
"Sebagaimana lu juga bisa menilai, dalam konteks menjadi pemimpin DKI Jakarta, jantungnya Indonesia, dan juga dalam konteks memimpin Indonesia, mana yang lebih cocok?," tuturnya.
"Apakah pemimpin yang punya karakter atau kepribadian yang rasional dan santuy kayak Anies Baswedan atau yang lebih cocok adalah pemimpin yang punya kepribadian yang emosional dan meledak-ledak seperti bu Risma, lu yang tentukan," tutup Arief Munandar.
Penting untuk diketahui, berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di Pasal 201 disebutkan jadwal Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung bulan November 2024.
Aturan itu mengatakan, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
Baca Juga: Pencarian Tengah Malam Beri Kabar Baru, Basarnas Berhasil Temukan Diduga Serpihan Pesawat Sriwijaya
Untuk mengisi kekosongan jabatan itu yang berakhir masa jabatannya tahun 2022, diangkat penjabat gubernur, bupati dan Walikota sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, wali kota melalui Pilkada pada tahun 2024.***
