Network
PR BEKASI – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Arief Budiman dikabarkan diberhentikan dari jabatannya.
Hal tersebut berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi terhadap Arief Budiman berupa pemberhentian dari jabatan Ketua KPU RI.
Hal tersebut tertuang dalam bunyi salinan putusan yang ditandatangani oleh Ketua DKPP Muhammad di Jakarta, Rabu, 19 Januari 2021.
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Khawatir dengan Terpilihnya Listyo Sigit, Refly: Akan Sebabkan Banyak Jenderal Nganggur
Atas sanksi tersebut, DKPP memerintahkan KPU RI untuk melaksanakan putusan itu paling lama tujuh hari sejak dibacakan.
DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.
Diketahui, Arief Budiman terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena mendampingi atau menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.
Tindakan Arief Budiman menerbitkan Surat KPU Nomor 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020 dengan menambah klausul yang meminta Evi Novida Ginting Manik aktif melaksanakan tugas sebagai anggota KPU RI Periode 2017-2022 merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam kedudukan sebagai Ketua KPU RI.
Baca Juga: Ikuti Jejak Indonesia, Malaysia Beli Vaksin dari Sinovac Secara Curah Karena Lebih Murah
Sepatutnya, menurut pertimbangan putusan Majelis DKPP Ketua KPU RI harus memastikan seluruh kerangka hukum dan etika dalam setiap tindakannya.
Selanjutnya, Arief Budiman menurut Majelis DKPP juga terbukti tidak mampu menempatkan diri pada waktu dan tempat di ruang publik karena dalam setiap kegiatan Arief di ruang publik melekat jabatan sebagai Ketua KPU RI
Arief Budiman juga terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai Ketua KPU RI mengaktifkan kembali Evi Novida Ginting Manik dan bertindak sepihak menerbitkan surat 663/SDM.13-SD/05/KPU/VIII/2020.
DKPP berpendapat Arief Budiman tidak lagi memenuhi syarat untuk menyandang jabatan sebagai Ketua KPU RI.
Baca Juga: Tuding Ada Bisnis di Balik Harga Tes Swab, Ribka: Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya
Sampai artikel ini dibuat, pihak KPU RI masih belum memberikan tanggapan terkait pemberhentian Arief Budiman tersebut.
Menurut anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari DKPP sebelum melaksanakan rapat pleno.
"Kami masih menunggu salinan putusan untuk dipelajari dan kemudian akan melaksanakan rapat pleno," katanya.
Rapat pleno itu kemudian kata dia akan dijadwalkan dalam mengambil keputusan apakah akan dilaksanakan atau tidak keputusan DKPP tersebut.***
