Network
"Tidak cukup dengan hanya mengubah skema ke dalam bentuk tunai. Tapi perlu mengintegrasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), DTKS hingga bansos daerah/desa," kata Mardani Ali Sera.
Terakhir, Mardani Ali Sera meminta Risma menjadikan reintegritas dan soliditas data untuk penyatuan skema bansos ke skema tunggal.
Baca Juga: Jalani Sidang Cerai Pertama, Rohimah: Bang Kiwil Masih Berharap Meggy Wulandari Kembali pada Beliau
"Jadikan reintegritas dan soliditas data sebagai momentum bagi penyatuan skema bansos ke skema tunggal (terkonsolidasi)," ujar Mardani Ali Sera.
Sebelumnya, KPK mendesak Kemensos memperbaiki DTKS yang menjadi basis data penerima bantuan sosial, karena sebanyak 16,7 juta sasaran tak punya NIK.
"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, 11 Januari 2021 lalu.
Baca Juga: Akui Pernah Menikah Saat Umur 18 Tahun, Amanda Manopo: Mental Aku Sudah Ibu Rumah Tangga Banget
KPK pun mengusulkan agar DTKS itu diganti dengan data dari Dukcapil (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri).
"Karena dia punya Kartu Keluarga tapi yang masuk ke DTKS hanya 1 orang yaitu dia sendiri, tapi anak istrinya tidak masuk, jadi ada yang dihilangkan karena tidak ada NIK tapi ada yang masuk karena tercatat di Dukcapil tapi hanya sendirian saja, jadi kami sepakat mempercepat pemadanan," tutur Pahala.***
