Network
"Sekolah di wilayah mayoritas non muslim, tidak boleh memaksa murid melepas jilbab. Hak warga atas pendidikan tidak dibatasi oleh pakaiannya," ujar Alissa Wahid.
Putri sulung Gusdur itu menilai, penegasan dari Kemendikbud sangat penting sekali, dan bahkan bisa dibilang belum cukup, perlu juga diikuti dua upaya.
Baca Juga: Minta Pandji Pragiwaksono Tabayun, Gus Miftah: Main-mainlah ke PBNU atau Muhammadiyah
Pertama, memperkuat perspektif konstitusi kepada insan-insan pendidikan, sekaligus memperkuat perspektif peran sebagai ASN yang harus selalu pakai kacamata wakil negara.
Kedua, memperkuat kembali praktik beragama di Indonesia yang menghargai keberagaman keyakinan, dan jauh dari sikap klaim kebenaran ajaran yang diyakininya.
"Yang ini, Kemendikbud kudu kerjasama dengan Kemenag. Tanpa dua hal ini, aturan tegas Kemendikbud akan sulit dinternalisasikan oleh tendik (tenaga pendidik)," ujar Alissa Wahid.
Baca Juga: Sebut Pandji Pragiwaksono Zalim, Muannas Alaidid: Jasa NU dan Muhammadiyah Terhadap Bangsa Ini Besar
Alissa Wahid juga menuturkan, dirinya sudah berulang kali menemukan kasus serupa, dan itu adalah bentuk intimidasi halus pada siswa.
"Saya sudah berulang kali ketemu kasus di mana sekolah tidak membuat aturan berjilbab secara tertulis, tapi melakukan intimidasi halus kepada siswi muslimah yang tidak berjilbab. Makanya, soal paradigma kehidupan beragama juga penting, bukan hanya aturan," kata Alissa Wahid.
Alissa Wahid juga meminta pemerintah untuk tak menganggap remeh persoalan tersebut, karena dikhawatirkan masalah tersebut bisa sampai ke soal kehidupan kebangsaan.
