Network
PR BEKASI - Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Nicho Silalahi mempertanyakan kenapa bisnis program vaksin Covid-19 dan Menteri BUMN, Erick Thohir, tidak diperiksa oleh pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Nicho Silalahi menautkan twitnya yang menanyakan kapan Erick Thohir diperiksa kepada penyidik senior Novel Baswedan dan KPK.
"Bang @nazaqistsha dan @KPK_RI kapan sih Erick Thohir diperiksa?," cuitnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @Nicho_Silalahi pada Minggu, 24 Januari 2021.
Dalam twit tersebut Nicho juga melampirkan tangkapan layar dari berita bertajuk "Daftar Vaksin Covid-19 yang Akan Direkomendasi WHO".
Disebutnya lampiran itu sebagai bahan untuk memperbesar kecurigaan atas impor vaksin Tiongkok yang dinilainya dipaksakan.
"Nih bahan lagi untuk memperbesar kecurigaan atas impor vaksin Tiongkok yang terkesan dipaksakan, sehingga aroma pemburu rentenya nyengit tercium," kicau Nicho.
Sebelumnya, dia pun sudah mengangkat isu program vaksin, dan mencurigai adanya permainan di dalamnya.
Menurut Nicho Silalahi program vaksin tersebut makin terlihat nyata bisnis dan monopolinya, sebab itu patut dicurigai.
Baca Juga: Masjid di Denmark Diserang, Umat Muslim Tuntut Pemerintah Jamin Keamanan Lebih Baik
"Apa bang @nazaqistsha dan @KPK_RI ga curiga ini? Bukankah ini semakin menunjukkan bisnis vaksin dan monopolinya itu nyata?," cuit Nicho.
Dia juga menyarankan KPK untuk segera memeriksa Erick Thohir.
Dia menilai ada aroma dari para pemburu rente terkait impor vaksin tersebut.
Nicho juga mempertanyakan kelanjutan dari vaksin yang diproduksi oleh Biofarma Indonesia, yakni vaksin merah putih.
"Ayo donk segera periksa Erick Thohir terkait impor vaksin sebab disinyalir ada bau para pemburu rente di sana. Apa kabar vaksin merah putih," katanya.
Nicho melanjutkan twitnya dengan melampirkan berita yang memuat tentang dokter-dokter di Tiongkok yang diperintahkan untuk berbohong.
Dia menyatakan kalau pembelian vaksin Tiongkok tersebut mengandung unsur korupsi di dalamnya.
"Nih lagi bang @nazaqistsha dan @KPK_RI tentang kebohongan Tiongkok, patut diduga bahwa pembelian vaksin itu ada unsur korup di dalamnya," kicau Nicho.
Baca Juga: Aktivis ProDem Minta Maaf kepada Natalius Pigai: Semoga Tak Berdampak pada Suku Batak di Papua
Dia kembali menyarankan KPK untuk memeriksa Erick Thohir dan Kementerian BUMN.
"Maka segeralah periksa Erick Thohir beserta @KemenBUMN atas dugaan ini. Ingat bahwa nyawa rakyat dan keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan," katanya.
Diberitakan, Organisasi Kesehatan Dunia telah berencana untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA) atas tujuh vaksin Covid-19 dari beberapa negara.
Menurut dokumen internal tersebut, rencana itu akan dilaksanakan dalam beberapa minggu atau bulan ke depan.
Tujuh vaksin yang akan menerima EUS dari WHO tahun ini adalah AstraZeneca Plc, Serum Institute of India, SK Bioscience, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac Biotech, dan Sinopharm.
Langkah tersebut diambil guna mempercepat penyaluran vaksin Covid-19 ke negara-negara miskin.
Dokumen itu juga menyebutkan bahwa WHO berencana untuk mengeluarkan izin pakai darurat untuk vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca dan Serum Institute of India pada Januari atau Februari 2021.
Baca Juga: KPAI Menilai Kasus Pemaksaan Jilbab Bagi Siswa Non Muslim Merupakan Pelanggaran HAM
Sementara vaksin yang diproduksi di Korea Selatan oleh SK Bioscience akan menerima izin pakai darurat pada minggu kedua Februari 2021.
Selain itu, izin pakai darurat vaksin asal Tiongkok yaitu Sinovac baru akan diumumkan keputusan akhirnya paling cepat pada Maret 2021.***
