Network
PR BEKASI - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan Fecho mengkritik pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya soal penyebab banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Pasalnya, Siti Nurbaya menyebut penyebab banjir Kalsel adalah anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Barito wilayah Kalsel.
Irwan Fecho menilai, pernyataan Siti Nurbaya membuat informasi penyebab banjir Kalsel semakin simpang siur, lantaran tak mau jernih dalam menyampaikan kondisi riil DAS Barito wilayah Kalsel, terutama Sub DAS hulu dari DAS Barito.
"Faktanya, 100 persen kabupaten yang ada dalam DAS Barito mengalami banjir. Mulai dari Hulu, Tengah, sampai ke Hilir DAS," kata Irwan Fecho, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @irwan_fecho, Senin, 25 Januari 2021.
1. Makin simpang siur karena ibu tidak mau jernih dlm menyampaikan kondisi riil DAS Barito yg di Kalsel terutama Sub DAS hulu dari DAS Barito. Faktanya 100% kabupaten yang ada dalam DAS Barito mengalami banjir. Mulai dari Hulu, Tengah sampai ke Hilir DAS. https://t.co/jyLv8G7BQk pic.twitter.com/gOyVdcj5fc— Irwan Fecho (@irwan_fecho) January 24, 2021
Anggota Komisi V DPR RI itu menilai, pernyataan Siti Nurbaya hanya berusaha memperkuat pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tweet Bu Menteri hanya berusaha memperkuat pernyataan presiden sebelumnya bahwa banjir Kalsel karena curah hujan berlebih tanpa menjelaskan kondisi penggunaan lahan dan kekritisan DAS dan Sub DAS. Bu Menteri malah brlindung dibalik data luasan APL dan Kawasan Hutan," tutur Irwan Fecho.
Irwan Fecho mengatakan, seharusnya Siti Nurbaya berani menyampaikan data lahan kritis dan penggunaan lahan, mulai dari Sub DAS hulu dari DAS Barito di Kalsel.
"Semisal Sub DAS Tabalong (kiri dan kanan), Sub DAS Balangan. Dimana ada PKP2B (Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) terluas di Kalsel yang menambang di dalam kawasan hutan dengan ijin pinjam pakai," kata Irwan Fecho.
Menurutnya, Siti Nurbaya jelaskan saja progres reklamasi tambang tersebut telah mencapai berapa persen dari tambang yang sudah dibuka.
Baca Juga: Curiga Mbak You Alami Skizofrenia, Deddy Corbuzier: Beliau Harus Ada Pengawasan dari Dokter Jiwa
"Bahkan membahas ada tambang di Hulu DAS Barito, Ibu tidak berani sebutkan. Padahal masyarakat di beberapa kabupaten sudah sejak lama merasakan dampaknya," ujar Irwan Fecho.
Irwan Fecho lantas menjelaskan bahwa Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong berada dalam Sub DAS dan mengalami banjir sampai saat ini, bukan sekedar mengirim air ke hilir DAS Barito.
Dia juga menyebut, berdasarkan data BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), Kabupaten Balangan lahan kritisnya hanya 22,8 persen dan Tabalong 16,2 persen.
Baca Juga: Rakyat Papua Sering Jadi Korban Rasisme, Natalius Pigai 'Ngadu' ke Menhan AS: Kami Butuh Perhatian
"Di bawah Sub DAS Tabalong dan Balangan yang ada tambang terbesar di Kalsel itu ada Sub DAS bernama Sub DAS Barabai. Sub DAS ini juga mengalami Banjir, di samping karena menerima kiriman air dari Sub DAS di atasnya juga karena lahannya kritis," kata Irwan Fecho.
Selain itu, tiga kabupaten di Sub DAS Barabai yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Utara, dan Selatan mengalami ke kritisan lahan akibat penggunaan lahan yang massif. Data lahan kritis untuk HSU 15,2 persen, HST 29,7 persen, dan HSS 18,1 persen.
"Penjelasan Bu Menteri bahwa seolah-olah banjir di Kalsel karena hujan berlebih sudah jelas mengabaikan data-data kekritisan lahan di atas. Seolah-olahh banjir hanya ada di hilir DAS Barito. Padahal faktanya di hulu DAS yang di Kalsel semua mengalami banjir," tutur Irwan Fecho.
Dia juga mengatakan, parameter DAS kritis sudah jelas pendekatan analisisnya, mulai dari penutupan/penggunaan lahan, kemiringan lereng, erodibilitas tanah, erosivitas hujan, erosi, manajemen, dan produktivitas.
"Jadi kalau data KLHK DAS Barito itu dari hulu hilir kritis kenapa diabaikan untuk kesimpulan. Sering-sering dengarkan curhat rakyat Bu Menteri. Jangan cuma laporan dari staf," ujar Irwan Fecho.***
