Network
PR BEKASI - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing turut angkat bicara terkait isu kudeta Partai Demokrat, yang ingin mengambil paksa kepemimpinan Agus Harimurti Yudoyono (AHY).
Alih-alih mebicarakan terkait kebenaran isu tersebut, Emrus Sihombing justru menyarankan Partai Demokrat untuk segera melakukan konsolidasi internal.
Emrus Sihombing mengatakan, konsolidasi internal itu penting dilakukan untuk mengelola pengaruh politik baik dari luar partai maupun dari dalam partai.
"Menurut hemat saya, agar DPP Demokrat segera melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat soliditas dan kepemimpinan partai, agar mampu mengelola pengaruh dan kepentingan dari berbagai kekuatan politik, baik yang datang dari kader maupun dari luar kader," kata Emrus Sihombing, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Sabtu, 6 Februari 2021.
Emrus Sihombing mengatakan, upaya yang perlu dilakukan adalah kompromi politik oleh semua faksi yang ada di internal Partai Demokrat, yang dilakukan dalam bentuk kesetaraan dan demokratis.
"Sebab, politik itu merupakan seni berkompromi antar kekuatan politik. Tidak boleh terjadi ego faksi, merasa faksinya lebih utama dari faksi lain yang ada, dan faksi ego, membangun super power dalam satu faksi tertentu karena historical," tuturnya.
Baca Juga: Ikke Nurjanah Menikah Usai 14 Tahun Menjanda, Suami: Aku Bahagia Kamu Jadi Istriku
Menurutnya, jika konsolidasi internal tidak dilakukan dengan sesegera mungkin, bisa saja terjadi arus input politik dari dalam dan dari luar partai yang semakin deras.
Pada akhirnya, hal itu akan membutuhkan energi yang tidak sedikit dalam mengelolanya menjadi output politik ke depan.
"Dan semakin sulit membangun soliditas di internal partai dalam kurun waktu tertentu," ujar Emrus Sihombing.
Tak hanya itu, Emrus Sihombing juga mengatakan akan timbul konsekuensi lain, salah satunya bisa saja sosok yang akhir-akhir ini disebut berpeluang menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
"Bisa saja sosok yang disebut akhir-akhir ini menjadi Ketum partai akan jadi kenyataan, tentu atas keinginan pemilik hak suara, sebagai efek komunikasi politik 'pantul cermin'," kata Emrus Sihombing.
Sebelumnya, AHY menyebut bahwa ada upaya merebut paksa kepemimpinannya di Partai Demokrat yang melibatkan pejabat pemerintahan.
Menurut AHY, pengambilalihan tersebut akan dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) dan akan menjadi jalan untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
"Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan KLB," ujar AHY, Senin, 1 Februari 2021.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa dirinya tak memiliki urusan atau kepentingan apa pun dengan kondisi internal Partai Demokrat.
Moeldoko pun menegaskan bahwa isu yang menyebut dirinya hendak mengudeta kepemimpinan AHY di Partai Demokrat adalah tidak benar.
Menurutnya, seluruh partai memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai kondisi internal partai tersebut.***
