Network
PR BEKASI - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut menanggapi terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik pada pemerintah.
Mardani Ali Sera mengatakan, apabila permintaan Jokowi itu serius, maka para buzzer harus ditertibkan, bahkan kalau bisa diberantas.
Mardani Ali Sera menilai, selain membuat masyarakat takut mengkritik pemerintah, keberadaan buzzer juga akan membuat persepsi publik pada Jokowi menjadi buruk.
Baca Juga: Soroti Wacana Festival Santet, Cholil Nafis: Sesuai Fatwa MUI, Dukun Perdukunan Hukumnya Haram
"Itu kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik dan justru membuat persepsi publik pada Pak @jokowi jadi buruk," kata Mardani Ali Sera, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan @MardaniAliSera, Rabu, 10 Februari 2021.
Menurutnya, seharusnya Jokowi membaca beberapa hasil survei terkait keinginan masyarakat untuk berpendapat.
"Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat. Indeks demokrasi Indonesia tahun ini pun turun," kata Mardani Ali Sera.
Itu kanker yg hrs diberantas. Merusak ruang publik & justru membuat persepsi publik pd Pak @jokowi jd buruk. Mestinya Pak Jokowi membaca bbrp hasil survei yg menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat. Indeks demokrasi Indonesia tahun ini pun turunhttps://t.co/eLYPbUN1ai— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) February 10, 2021
Baca Juga: Festival Santet Tuai Pro Kontra, Ketum Perdunu: Jangan Khawatir Mengarah pada Syirik atau Musyrik
Mardani Ali Sera pun meminta agar pemerintah membangun suasana kultur dan iklim, agar masyarakat tidak takut berpendapat.
Selain itu, menurutnya, sejumlah kebijakan pun perlu diambil, salah satunya jangan mengkriminalisasi orang yang berpendapat.
"Harus bangun suasana kultur dan iklim yang di mana masyarakat tidak takut berpendapat. Kebijakan perlu diambil, salah satu yang ada dalam kontrol pemerintah yakni politik hukum. Jangan melakukan kriminalisasi kepada orang yang melakukan kebebasan berpendapat," tuturnya.
Baca Juga: Minta Pemerintah Hapus PPKM, Pandu Riono: Kelihatan Kontradiksi, Pengetatan Tapi kok Dilonggarkan
Mardani Ali Sera juga meminta pemerintah melakukan revisi UU ITE, jika benar-benar serius ingin mendapat kritik dari masyarakat.
"Jika serius atas harapan dikritik keras supaya terarah, ayo lakukan revisi UU ITE khususnya Pasal 27, 28, dan Pasal 45 yang sering jadi landasan pasal karet," ujar Mardani Ali Sera.
Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif dalam menyampaikan saran dan kritik terhadap kinerja pemerintah.
Menurut Jokowi, saran dan kritik dari masyarakat akan sangat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
Jokowi juga menginginkan pelayanan publik semakin baik di masa mendatang, dan meminta seluruh pihak untuk ambil bagian dalam mewujudkannya.
Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato di acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin, 8 Februari 2021.
Baca Juga: Pasrah Tak Bisa Pertahankan Rohimah, Kiwil: Saya Tidak Bisa Hidup Tanpa Poligami
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.***
