Network
PR BEKASI – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko tanggapi pernyataan mantan wakil presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) soal bagaimana caranya kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
Budiman Sudjatmiko meminta Jusuf Kalla (JK) tidak rasis dan pro kekerasan.
Budiman Sudjatmiko menyampaikan kendati tidak pernah menjadi wakil presiden tapi dia mengaku dapat membedakan mana kritik dan provokasi.
Baca Juga: Joe Biden Mengaku Ditipu Donald Trump Soal Ketersediaan Suplai Vaksin Covid-19 di AS
“Jangan rasis dan pro kekerasan, pak. Saya tak pernah jadi Wapres 2 kali di era demokrasi tapi tahu beda kritik dan provokasi. Kenapa?” kata Budiman Sudjamitko dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @budimansudjatmiko, Sabtu, 13 Februari 2021.
Jgn rasis & pro kekerasan, pak.
Saya tak pernah jd Wapres 2 kali di era demokrasi tp tahu beda kritik & provokasi.
Kenapa?
Karena saya dulu kritikus & oposan (di luar & di dalam sistem). Bhw saya dulu ditangkap, bkn krn saya rasis tp rejimnya tak demokratis https://t.co/j68spm6BY2— Budiman Sudjatmiko (IG: budimaninovator) (@budimandjatmiko) February 13, 2021
Alasannya, kata mantan aktivis 98 ini karena dulu dirinya adalah kritikus dan oposan.
Budiman Sudjatmiko pun menjelaskan bahwa dulu dirinya ditangkap polisi bukan karena rasis tapi rezimnya tak demokratis.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Makarim Izinkan Belajar Tatap Muka untuk Wilayah dengan Kriteria Ini
“Karena saya dulu kritikus dan oposan (di luar dan di dalam sistem). Bahwa saya dulu ditangkap, bukan karena saya rasis tapi rejimnya tak demokratis,” ucap Budiman Sudjatmiko.
Lebih lanjut, Budiman Sudjatmiko menjelaskan perbedaan yang berkuasa dan oposisi di era demokrasi.
“Apa sih bedanya berkuasa dan jadi oposisi di era demokrasi?” kata Budiman Sudjatmiko.
Baca Juga: Ini Aturan Baru PPDB 2021 Jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK Usai UN Resmi Ditiadakan
“Jika kelompokmu kalah, kritikmu sampaikan terbuka. Jika kelompokmu menang, kritikmu sampaikan terbatas dgn jalur khusus. Itu etika kekuasaan biasa,” katanya.
Menurutnya, satu hal yang menyamakan hal tersebut adalah jangan pro kekerasan dan rasis.
“1 hal yang menyamakan keduanya: jangan pro kekerasan dan rasis,” ujar Budiman Sudjatmiko.
Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
Baca Juga: Foto Anies Baswedan Tak Pakai Masker Viral di Medsos, Wagub DKI Jakarta Buka Suara
Awalnya JK mengungkapkan sejumlah hal yang dianggap sebagai persoalan demokrasi Indonesia kiwari.
Mulai dari indeks demokrasi Indonesia yang semakin menurun, hingga mahalnya ongkos demokrasi di tanah air ini.
JK menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Atta Halilintar Mantap Akan Nikahi Aurel Hermansyah pada 21 Maret 2021: Kita Akad Dulu
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah’,” kata JK dalam "Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI: Menjaga Demokrasi Mengokohkan NKRI yang disiarkan di kanal Youtube PKSTV.
“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tutur JK.***
