Network
PR BEKASI – Pakar telematika Roy Suryo ikut menanggapi pernyataan mantan wakil presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) soal bagaimana caranya kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
Menurut Roy Suryo, pertanyaan yang dilontarkan oleh JK menarik untuk diulas.
“Ini menarik, Mantan Wapres @Pak_JK mempertanyakan bagaimana caranya masyarakat bisa mengkritik Presiden @jokowi tanpa dipanggil polisi?,” kata Roy Suryo sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @KRMTRoySuryo2, Sabtu, 13 Februari 2021.
Baca Juga: Jadi Penasihat Sandiaga Uno, Dino Patti Djalal Digaji dengan Dendeng Balado Setiap Bulannya
Roy Suryo pun memberikan usulan terkait pertanyaan yang dilontarkan oleh JK.
Menurut Roy Suryo langkah pertama adalah kandangkan dulu para buzzer yang belum diberi peneng atau tanda pengenal.
Roy Suryo menuturkan hal tersebut dimaksudkan agar para buzzer tidak menjadi liar.
“Usulan saya, mungkin yang pertama kandangkan dulu BuzzerRp2 yang belum diberi Peneng itu, agar tidak liar sendiri-sendiri,” ucap Roy Suryo
Selanjutnya, Roy Suryo pun meminta pendapat, atau usulan dari para pengikutnya di Twitter
Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.
Awalnya JK mengungkapkan sejumlah hal yang dianggap sebagai persoalan demokrasi Indonesia kiwari.
Baca Juga: Pemerintah Thailan Bantu Carikan Pasangan Bagi Warganya yang Jomblo untuk 'Membangun Bangsa'
Mulai dari indeks demokrasi Indonesia yang semakin menurun, hingga mahalnya ongkos demokrasi di tanah air ini.
Hal tersebut disampaikan JK dalam acara “Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI: Menjaga Demokrasi Mengokohkan NKRI”.
"Demokrasi kita terlalu mahal. Akhirnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik," kata Jusuf Kalla, yang dikutip dari tayangan kanal YouTube PKSTV, Jumat, 12 Februari 2021.
Baca Juga: Doa dan Niat Puasa Bulan Rajab di Siang dan Malam Hari, Lafal Arab Beserta Terjemahan
"Untuk menjadi anggota DPR butuh berapa, menjadi bupati dan menjadi calon pun butuh biaya. Minta maaf, tentu karena dipilih oleh partai, biayanya pun bermacam-macam juga," katanya.
Menurutnya, karena ongkos demokrasi mahal maka timbul upaya pengembalian investasi, hingga tindak korupsi.
Kemudian, JK menegaskan pentingnya check and balance dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Para Tokoh 'Tua' Ramai Salahkan Buzzer, Henry Subiakto: Mereka 'Buzzer Bangsa', Bukan Orang Bayaran
Check and balance itu bisa berupa kritik dan saran dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Namun JK mempertanyakan kritik seperti apa yang tidak bakal dipanggil polisi.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Beberapa hari lalu, presiden mengumumkan 'silakan kritik pemerintah’,” kata JK.
“Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," tutur JK.***
