Network
PR BEKASI - Pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengkonfirmasi prioritas negaranya belum berubah.
Hal tersebut dikonfirmasi pada Jumat, 12 Februari 2021 waktu setempat.
Maksudnya yakni dalam mewujudkan komitmen denuklirisasi di Korea Utara.
Baca Juga: Video Viral! Pemuda Ini Lecehkan Tokoh Pahlawan Papua dalam Uang Rp10 Ribu, Warganet Geram
Baca Juga: Minta Barbie Kumalasari Gantikan Peran Andin 'Ikatan Cinta', Amanda Manopo: Sudah Mulai Lelah
Kurangnya keterlibatan Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara langsung dengan Korea Utara disoroti.
Namun, hal itu tidak seharusnya dilihat sebagai indikasi hal tersebut bukan prioritas.
"Ini (denuklirisasi) masih menjadi prioritas," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Senin, 15 Februari 2021.
Baca Juga: Wanita Asal Skotlandia Tak Menyana Makser Kunyit Buatannya Ubah Warna Kulit Mirip The Simpsons
Menurutnya, Korea Utara masih terus menjalankan program nuklir dan rudalnya dalam beberapa tahun terakhir.
Sehingga, hal tersebut menjadi prioritas mendesak bagi Amerika Serikat.
Selanjutnya, menjadi salah satu komitmen yang bakal disasar pemerintahan Amerika Serikat yang baru bersama sekutu dan mitra-mitranya.
Baca Juga: Rayakan Hari Single Sedunia dengan 5 Langkah Sederhana, Saatnya Apresiasi Dirimu
"Dan janji utamanya adalah kami masih berkomitmen untuk mewujudkan denuklirisasi di Korea Utara," kata Price.
Pemerintahan Joe Biden, baru mengambil alih pemerintahan pada akhir bulan lalu, tengah melakukan sejumlah evaluasi.
Evaluasi tersebut yakni atas kebijakan Amerika Serikat ke Korea Utara dengan berkonsultasi dengan sekutu-sekutunya, khususnya Korea Selatan dan Jepang.
Baca Juga: KPK Tegaskan Tak Pandang Bulu Menindak Pelaku Kasus Suap Dana Bansos
Di bawah Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump mencoba membangun hubungan dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Namun, Donald Trump gagal membujuk Pyongyang untuk menghentikan program senjata nuklirnya.
Disebutkan bahwa Korea Utara telah mengembangkan program senjata nuklir dan rudal balistik sepanjang 2020.
Baca Juga: Hasi Penelitian Ungkap Dampak Buruk Bagi yang Malas Jalan Kaki, Salah Satunya Memperpendek Umur
Informasi tersebut berdasarkan sebuah laporan PBB yang bersifat rahasia yang bocor pada Senin, 8 Februari 2021 lalu.
Selanjutnya, hal itu pun dinilai telah mencederai sanksi internasional.
Korea Utara mendapatkan pendanaan dengan mencuri sekitar 300 juta dolar Amerika atau Rp4.1 triliun melalui peretasan siber.
Baca Juga: Tuai Kecaman Warganet, Video Adegan Rebus dan Cuci Uang Pakai Air Mendidih Viral di TikTok
Namun, hingga saat ini Kim Jong Un belum memberikan klarifikasi atas informasi tersebut.***
