Network
"Tidak di negara otoriter, tidak di negara demokratis, dalam banyak kasus hukum diarahkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh politik," ujar Margarito Kamis.
Lebih lanjut, Margarito Kamis menyebut bahwa UU ITE merupakan alat politik paling ampuh untuk menghadapi lawan-lawan politik.
"Ini undang-undang (UU ITE) sampai pada batas tertentu menjadi alat pukul paling ampuh terhadap lawan-lawan politik. Karena itu juga kita mesti cerdas menggunakan pasal ini," kata Margarito Kamis.
Baca Juga: Berharap Revisi UU ITE Segera Dilakukan, Fadli Zon: Demokrasi Kita Semakin Jeblok
Oleh karena itu, Margarito Kamis menuturkan bahwa masalah dalam UU ITE bukan pada Pasal 27 dan Pasal 28, tapi pada politik.
"Yang perlu kita sampaikan kepada Pak Presiden dengan hormat, dia mesti betul-betul mengenal akar masalah ini politik, bukan Pasal 27 dan Pasal 28," ujar Margarito Kamis.
Margarito Kamis pun menjelaskan bahwa tidak ada satu pun bangsa di dunia ini yang ingin saling menghina. Tapi kini hal itu terjadi karena adanya masalah dalam kehidupan politik.
Baca Juga: Soal Revisi UU ITE, Henry Subiakto: Hukum Itu Dibuat untuk Ditegakkan, Bukan untuk Diubah-ubah
"Saya mau tanya ke Pak Presiden, bangsa mana di dunia ini yang mau menghina-hina orang? Menghina orang itu pekerjaan orang hina. Bangsa mana di dunia ini yang bisa memberi toleransi terhadap pertentangan suku, agama, ras dan antargolongan? Ini soal politik, jadi presiden kita minta dengan hormat, bereskan politik," tutur Margarito Kamis.
