Network
PR BEKASI – Kisruh 'kudeta' Partai Demokrat yang sempat berhembus beberapa waktu lalu membuat seluruh Ketua DPD Partai Demokrat meminta kader yang terlibat dipecat.
Ketua DPD Partai Demokrat yang berjumlah 34 orang se-Indonesia kompak meminta DPP dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memecat segelintir kader yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, berkonspirasi bersama pihak eksternal.
Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021, menyebutkan seruan ini disampaikan secara serempak dalam deklarasi pernyataan bersama ketua DPD Demokrat.
Baca Juga: Didukung ASEAN-OSHNET Tangani Pandemi, Ida Fauziyah: Demi Pemulihan Sektor Ketenagakerjaan
Baca Juga: Oknum TNI-Polri Jual Senpi ke KKB Papua, TB Hasanuddin: Pengkhianat Negara
Baca Juga: Pembelot Korea Utara Nekat Berenang ke Korea Selatan Selama 6 Jam
"Bertekad untuk melawan para pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat," kata Ni’matullah didampingi seluruh ketua DPD seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara Kamis, 25 Februari 2021.
"Termasuk meminta DPP untuk melakukan pemecatan terhadap kader yang berkhianat," sambungnya.
Poin kedua yang disampaikan lanjut dia yakni setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat, yang telah menetapkan Ketua Umum AHY sebagai ketua umum yang sah sesuai hasil kongres V Partai Demokrat serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Baca Juga: Ingin Pernikahannya dengan Aurel Hermansyah Digelar GBK, Atta Halilintar: Manusia Cuma Bisa Berusaha
Poin ketiga berbunyi, bertekad untuk membangun dan membesarkan Partai Demokrat yang sedang bangkit dan diterima publik sebagai partai yang senantiasa memperjuangkan harapan rakyat.
Deklarasi para ketua DPD ini sekaligus menihilkan upaya melakukan kongres luar biasa atau KLB.
Dalam AD/ART PD, KLB hanya bisa dilaksanakan antara lain dengan persetujuan dua per tiga dari jumlah ketua DPD sebagai pemilik suara.
Pada kesempatan itu para ketua DPD Partai Demokrat yang menerpkan protokol kesehtan Covid-19 juga mendengarkan paparan dan arahan dari Ketua Umum AHY serta dari Ketua Majelis Tinggi Partai SBY.
Baca Juga: 10 Manfaat Yoghurt bagi Kesehatan, Perkuat Kekebalan Tubuh hingga Cegah Infeksi Organ Intim
Dalam paparannya, Ketum AHY menjelaskan kronologi upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan DPP PD yang ternyata sudah dimulai sejak awal Januari 2021.
Segelintir kader dan mantan kader yang berkhianat membujuk para Ketua DPD, DPC dan sejumlah kader untuk bergabung menumbangkan kepemimpinan yang sah.
Isu-isu yang mereka pakai ternyata hoaks. Kemenangan dalam Pilkada 2020 yang melampaui target, tren elektabilitas partai dan Ketum AHY yang terus naik dari berbagai survei, soliditas pengurus serta kader dari berbagai daerah membantah semua argumentasi yang digunakan untuk memecah belah partai.
Partai Demokrat juga mendapatkan dukungan dari publik, media serta elemen-elemen masyarakat sipil.
Baca Juga: Lakukan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca, BNPB Tebar 9.200 kg Bahan Kimia
Kemudian, survei-survei secara konsisten menunjukkan aktor eksternal yang mendalangi upaya pengambilalihan paksa ini memiliki elektabilitas nol persen.
"Partai Demokrat is not for sale," kata Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono.
Pendiri Partai Demokrat ini mengapresiasi langkah cepat dan tepat dari Ketum AHY serta jajaran pengurus partai. Tapi ia mengingatkan gangguan dan serangan pasti akan terus terjadi, seiring makin meningkatnya elektabilitas dan dukungan publik bagi partai non pemerintah ini.
Diakhir pertemuan AHY menginstruksikan agar seluruh jajaran pengurus dan kader untuk meningkatkan solidaritas melawan upaya pengambilalihan partai Demokrat.
Baca Juga: Pembantu Asal Myanmar Ditemukan Tewas dengan Berat 24 Kg, Majikan Dihukum Seumur Hidup
"Tunjukkan bahwa masalah yang sekarang PD hadapi ini merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia." ujar AHY.***
