Network
PR BEKASI - Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menghadapi sejumlah permasalahan salah satunya yakni banjir.
Intensitas curah hujan yang cukup tinggi membuat sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir sejak beberapa hari yang lalu.
Selanjutnya, Staf Khusus (Stafsus) Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Firdaus Ali menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak bekerja sendiri-sendiri dalam penanganan banjir Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, justru saling berbagi tugas dalam penanganan banjir tersebut.
Baca Juga: Sah! Menantu Jokowi, Bobby Nasution Jadi Wali Kota Medan Periode 2021-2024, Ini Agenda Pertamanya
Baca Juga: Masuki Usia 45 Tahun ke Atas, Berikut 8 Makanan yang Harus Dikonsumsi Pria
Tak hanya itu, ia juga mengklaim, semua program normalisasi sungai di Jakarta berhenti sejak tahun 2017.
Firdaus Ali kemudian menuturkan tugas pemerintah pusat melalui PUPR.
Menurutnya, mengendalikan air hujan di hulu sungai bersama pemerintah daerah (pemda) setempat.
Sungai-sungai ini bermuara di Jakarta dan akan menimbulkan banjir jika air di hulunya tidak dikendalikan.
"Salah satu upaya yang kami lakukan itu ialah membangun Waduk Ciawi dan Sukamahi," kata Firdaus Ali dari PUPR dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis 25 Februari 2021.
Pembangunan waduk dilakukan pemerintah pusat untuk menggantikan fungsi resapan air yang hilang karena deforestasi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Baca Juga: Usai Dilantik, Wali Kota Gibran Rakabuming Ungkap Rencana Besar Dongkrak Ekonomi di Solo
Air yang biasanya diserap oleh hutan-hutan di hulu sungai ini akan ditampung oleh kedua waduk tersebut, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul, "Normalisasi Sungai di Jakarta Bakal Dilanjutkan Tahun Ini, Stafsus PUPR: Anies Baswedan Baru Sadar".
"Dengan adanya waduk ini kita bisa menahan totalnya kira-kira 2.8 juta meter kubik air," kata Firdaus Ali menjelaskan.
Memasuki wilayah hilir di Jabodetabek, Kementerian PUPR ingin 'memperbesar kapasitas angkut badan air' dengan melakukan normalisasi sungai.
Baca Juga: Dilantik Langsung oleh Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Resmi Jadi Wali Kota Solo
Menurut Stafsus PUPR itu, normalisasi sungai adalah bagian penting dalam penanganan banjir Jakarta sebagaimana waduk pengendali banjir di Ciawi dan Sukamahi.
"Menormalisasi kali/badan air itu kewajiban yang enggak akan mungkin bisa dipisahkan," kata Firdaus Ali.
"Memperlebar, memperdalam sungai ini untuk apa? Untuk mempercepat air mengalir ke laut secepat mungkin," kata Stafsus PUPR menegaskan fungsi normalisasi sungai.
Baca Juga: Ikatan Cinta Malam Ini: Aldebaran Buru-buru Pergi Tinggalkan Andin, Rendy Tertangkap Polisi?
Firdaus mengatakan pemerintah punya target untuk menormalisasi sungai di Kali Ciliwung, DKI Jakarta hingga 33 kilometer dalam periode 2013-2017.
Sayangnya, hingga akhir 2017 program normalisasi sungai di Kali Ciliwung yang berhasil diselesaikan baru mencapai 16 kilometer.
Kementerian PUPR menargetkan sisa normalisasi sungai bisa selesai pada 2019 lalu, molor dua tahun dari target awal.
Baca Juga: Wakil Ketua MUI Desak Jokowi Ditahan Atas Kerumunan di NTT, Begini Komentar Menohok Muannas Alaidid
Namun, rencana PUPR terhambat oleh kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang lebih memilih naturalisasi sungai alih-alih normalisasi sungai.
"Sejak 2017 terhenti. 2018 tidak ada, 2019 tidak ada, 2020 tidak ada," kata Firdaus.
Stafsus PUPR itu menilai keputusan Anies Baswedan menghentikan normalisasi sungai sangat fatal bagi penanganan banjir Jakarta.
Baca Juga: Taksi Helikopter Siap Antar Penumpang Tembus Kemacetan dari Bandara Soetta ke 72 Titik Jabodetabek
Akan tetapi, Gubernur Anies Baswedan disebut-sebut berubah pikiran dan berniat melanjutkan normalisasi sungai tahun ini.
"Nah, akan dimulai kembali di 2021. Mungkin Gubernur Anies mulai sadar bahwa diksi yang dia bangun dengan cara misalkan membikin naturalisasi terbentur dengan fakta realita di lapangan," kata Stafsus PUPR itu.
Firdaus Ali mengaku melihat langsung ketika Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria melaporkan keputusan untuk melanjutkan normalisasi sungai di DKI Jakarta.
Baca Juga: Ungkap Silsilah Keluarganya, Arya Saloka Sebut Sang Ayah Adalah Putra Kerajaan di Pulau Jawa
"Saya ingat pak Riza (Wagub DKI) datang ke PUPR, 'Sepertinya, oke kita akan teruskan ini'," tuturnya.*** (Mahbub Ridhoo Maulaa/Pikiran-Rakyat.com)
