Network
PR BEKASI - CEO Cyber Indonesia Muannas Alaidid menyebut bahwa sah atau tidaknya dualisme kepengurusan, seperti yang terjadi di Partai Demokrat saat ini sebaiknya pengadilan yang putuskan.
Menurut Muannas Alaidid, jika main ancam akan melakukan demo di Istana negara, seperti yang disampaikan Andi Arief, hal itu terlihat tendensius.
Muannas Alaidid menyarankan untuk tidak bersikap cengeng dan menyatakan untuk meniru sikap dari almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika terjadi hal yang sama.
"Sah atau tidaknya soal dualisme kepengurusan biar pengadilan yang putuskan, tendensius kalau main ancam demo istana atau seolah tuduh Jokowi terlibat. Jangan cengeng, tiru ke negarawan Gus Dur," cuitnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @muannas_alaidid pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Pangi Syarwi: Lebih Jorok Dibandingkan Orde Baru
Baca Juga: Minta Belajar dari Sejarah, Mantan Kader Demokrat: SBY kalau Mau 'Nabok' Orang Gak Pernah Frontal
Sah tdknya soal dualisme kepengurusan biar pengadilan yg putuskan, tendensius klo main ancam demo istana/seolah tuduh jokowi terlibat, Jangan cengeng tiru ke negarawanan Gus Dur.
PDIP Ingatkan SBY Saat Tangani PKB yang Remukkan Perasaan Gus Dur - https://t.co/rGGcC8ImVB— Muannas Alaidid, SH, CTL (@muannas_alaidid) March 5, 2021
Dia juga menyarankan untuk jangan selalu mencari simpatik dengan menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), apabila memang Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut dianggap ilegal atau tidak sah.
Maka, disarankan olehnya, sebaiknya dualisme kepengurusan tersebut diselesaikan melalui pengadilan.
"Jangan selalu mencari simpatik dengan menyalahkan Jokowi (salawi), KLB bila dianggap ilegal, tidak sah, dan sebagainya mutlak masalah hukum, sebaiknya dualisme kepengurusan diselesaikan melalui pengadilan," kicau Muannas Alaidid.
Jgn selalu mencari simpatik dg menyalahkan jokowi (salawi), KLB bila dianggap ilegal, tdk sah, dsb mutlak masalah hukum, sebaiknya dualisme kepengurusan diselesaikan melalui pengadilan.
Protes KLB Demokrat, SBY Disebut Akan Demo ke Istana https://t.co/P1cD1g0nmr— Muannas Alaidid, SH, CTL (@muannas_alaidid) March 5, 2021
Sementara itu, kepengurusan Partai Demokrat versi KLB, yang dikatakan 'ilegal', menyatakan mereka siap untuk menggandeng semua pihak yang menentang KLB tersebut, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Salah seorang penggagas KLB tersebut yakni Jhoni Allen, mengatakan kalau pihaknya siap merangkul AHY untuk bersama membesarkan partai Demokrat kembali.
"Semuanya akan kami rangkul. Ibas dan AHY juga akan kami rangkul kalau mereka mau," ujar Jhoni Allen.
Jhoni Allen pun menegaskan bahwa semua pihak yang menentang digelarnya KLB, disebutkan olehnya, tidak akan dikenakan sanksi dan akan tetap dirangkul guna bersama-sama membangun partai tersebut.
"Kami tak akan pecat yang tak hadir di KLB ini. Kami punya prinsip jangan lakukan pada orang apa yang kau tidak sukai jika orang lakukan padamu," ucapnya.
KLB yang digelar di The Hill dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara itu memenangkan nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2021-2021.
Baca Juga: Eks Muncikari Artis Robby Abbas Terjerat Narkoba, Polisi Kejar Aktor Penyuplai Berinisial LL
Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.
KLB 'ilegal' tersebut juga menetapkan nama Marzuki Alie, yang juga mantan Ketua DPR RI, untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB periode 2021-2025.***
