Network
PR BEKASI - Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua merasa yakin 1000 persen bahwa keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara pada Jumat, 5 Maret 2021 akan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
Max Sopacua mengatakan bahwa dia berpijak pada apa yang dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa saat ini tidak ada pihak yang benar dan yang salah.
Hal itu dikatakan Max Sopacua saat menjadi narasumber di acara "Apa Kabar Indonesia" bertajuk "AHY VS Moeldoko, Siapa 'Direstui' Menkumham?" pada Sabtu, 6 Maret 2021.
"Saya berpijak pada apa yang disampaikan Prof Mahfud bahwa sebenarnya tidak ada yang salah. Karena proses menyatakan salah dan benar itu ada di tangan pemerintah atau hukum. Menkumham nanti akan menilai, ini legitimasinya di mana," kata Max Sopacua, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube tvOneNews, Minggu, 7 Maret 2021.
Max Sopacua lantas menilai bahwa saat ini sudah tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, karena KLB sudah terjadi dan Moeldoko sudah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
"Jadi kita tidak perlu lagi memperdebatkan apa yang sudah terjadi. Katakanlah kalau yang dipersoalkan Pak Moeldoko dan lain sebagainya, Pak Moeldoko sudah jadi Ketua Umum, tidak bisa ditarik lagi. Mobil itu tidak bisa ditarik ke belakang, sudah maju ke depan," kata Max Sopacua.
Baca Juga: Menanti Sikap Jokowi Soal KLB, Hinca Pandjaitan: Istana Harusnya Khawatir, Ada KSP Punya Ambisi Buta
Menurutnya, saat ini kedua belah pihak tinggal menunggu keputusan pemerintah, siapa yang akan disahkan, apakah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Moeldoko.
"Sekarang kita tinggal bicara, siapa yang akan dapat legitimasi dari pemerintah, apakah versi KLB yang di Deli Serdang atau tetap berpijak pada apa yang dilakukan Pak AHY dan kawan-kawan itu," ujar Max Sopacua.
Meski demikian, Max Sopacua memiliki keyakinan 1000 persen bahwa pihaknya lah yang akan disahkan sebagai pihak yang berhak menggunakan nama Partai Demokrat.
"Saya yakin 1000 persen, kami akan mendapat legitimasi itu dari Menkumham sebagai yang berhak untuk menggunakan nama Partai Demokrat," ujar Max Sopacua.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron tetap beryakinan bahwa sampai saat ini, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah di mata hukum.
"Kami yakin, Mas AHY sebagai Ketua Umum sudah berjalan satu tahun. Pada 15 Maret 2020 sudah terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi, dihadiri oleh seluruh pemilik suara, sesuai AD/ART, dan tentu sudah disahkan SK Menkumham, baik SK terhadap AD/ART maupun terhadap kepengurusan," tutur Herman Khaeron.
Baca Juga: Minta Jokowi Tak Intervensi KLB Demokrat, Ferdinand: Biar Hukum Putuskan, Moeldoko atau AHY yang Sah
Oleh karena itu, Herman Khaeron menegaskan bahwa seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat akan melakukan perlawanan terhadap pihak yang ingin merebut Partai Demokrat.
"Ini bagi kami sudah selesai, tapi menjelang satu tahun ini ada gerakan yang membawa pihak eksternal untuk merebut kepemimpinan, ya tentu kami harus melakukan perlawanan," kata Herman Khaeron.
Menurutnya, apa yang saat ini pihaknya lakukan, bukan sebuah pembenaran, tapi langkah untuk menegakkan keadilan.
"Dan yang kami lakukan bukan pembenaran, justru kami ingin menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu yang jadi keyakinan kami," ujar Herman Khaeron.***
