Network
PR BEKASI - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama 34 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari 34 provinsi di Indonesia akan menyambangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hari ini, Senin, 8 Maret 2021.
Tak hanya Kemenkumham, AHY beserta 34 Ketua DPD Partai Demokrat juga akan mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Rombongan AHY akan berangkat ke Kemenkumham untuk menyerahkan surat berisi laporan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh peserta Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 5 Maret 2021.
Rombongan AHY tersebut kemudian akan melanjutkan kunjungannya ke KPU untuk keperluan yang kurang lebih sama.
Baca Juga: Desak Moeldoko Mundur dari KSP, Gus Sahal: Sebagai Penegasan Bahwa Jokowi Tak Terlibat
Baca Juga: Olimpiade Tokyo: Hasil Survei Sebutkan Mayoritas Orang Jepang Tolak Pelancong saat Olimpiade
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengkonfirmasi bahwa perjalanan ke Kemenkumham akan dilakukan bersama-sama dari kantor pusat partai di Jalan Proklamasi No.41, Jakarta, pukul 9.00 WIB.
Kemarin tepatnya pada hari Minggu, 7 Maret 2021, AHY bersama DPP dan ketua DPD dari 34 provinsi yang sebagian besar datang langsung ke kantor pusat partai, menggelar rapat konsolidasi selama satu hari penuh.
AHY juga menggelar pertemuan dengan ketua dewan pimpinan cabang (DPC) dari 514 kabupaten dan kota.
Baca Juga: Hari Perempuan Sedunia pada 8 Maret 2021, Simak Latar Belakang dan Awal Sejarahnya
Dalam pertemuan itu, para ketua DPD dan DPC menyatakan kesetiaannya terhadap Partai Demokrat pimpinan AHY dan mereka sepakat bahwa kongres luar biasa di Deli Serdang minggu lalu merupakan perbuatan melawan hukum.
Khususnya terhadap anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang jadi dasar hukum partai.
“Ketua DPD dan ketua DPC tidak pernah memberi mandat kepada siapapun untuk hadir dan memberi suara (pada kongres luar biasa di Deli Serdang),” kata AHY, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari ANTARA, Senin, 8 Maret 2021.
Baca Juga: Digulung Konflik, Pengamat: Demokrat Berpotensi Tidak Dapat Ikut Pemilu 2024
Menurut AHY, informasi itu penting disebarluaskan dan diketahui oleh publik agar tidak ada kabar bohong yang disebarkan oleh peserta KLB.
Kongres luar biasa yang digerakkan oleh sejumlah anggota serta bekas pengurus Partai Demokrat menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai pimpinan baru partai periode 2021-2025 menggantikan AHY.
Padahal, AHY telah ditetapkan sebagai ketua umum periode 2020-2025 menggantikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, lewat Kongres Partai Demokrat V tahun lalu.
Dalam kongres luar biasa di Deli Serdang, pimpinan sidang, Jhoni Allen juga menetapkan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Marzuki Alie telah dipecat secara tidak hormat dari keanggotaan Partai Demokrat bulan lalu karena pelanggaran kode etik.***
