Network
Hal yang menjadi harapannya adalah di masa periode kedua dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akan ada peluang, yang tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja.
Sebab, keluhan yang berkaitan dengan sistem politik tak hanya berkisar soal urusan Pemilu atau Pilkada, tetapi juga menyeluruh termasuk sistem kepartaian.
"Anda bayangkan misalnya ya, sekarang demokrasi makin mahal," ucap Jimly Asshiddiqie.
Dia mencontohkan apa yang terjadi di Amerika Serikat, dalam sejarah AS ada tujuh presiden yang mempunyai latar belakang bisnis di Amerika.
Namun, belum pernah seorang konglomerat dapat terpilih dan akhirnya yang menggugurkan pandangan tersebut adalah Donald Trump, dengan segala hiruk pikuk yang dihasilkannya.
"Sama, itu gejala dunia, demokrasi sekarang makin mahal. Membutuhkan biaya popularitas dan sebagainya. Maka ketergantungan politik kepada bisnis makin kuat, di situ lah letak persoalannya," kata Jimly Asshiddiqie.
Karenanya, bila tidak ada pemisahan tegas dalam pengaturan yang memisahkan antara bisnis dan politik atau konflik kepentingan bisnis dan politik, maka akan sama saja.
Dikatakannya ini yang sedang terjadi, oligarki bisnis bekerja sama dengan oligarki dinasti.
"Menyatu menjadi satu, itu persoalannya. Kalau tidak ada internal demokrasi namanya intra demokrasi, harus menyeluruh." kata Jimly Asshiddiqie.***
