Network
PR BEKASI - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas, dirinya memberikan tanggapan terkait aksi penyerangan terhadap instansi negara.
Penyerangan ini terjadi di Markas Besar (Mabes) Kepolisian RI, Rabu, 31 Maret 2021, sore WIB.
Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar bagi bangsa Indonesia bila aksi tersebut merupakan fenomena lone wolf, yaitu aksi teror dengan model bergerak sendiri.
"Menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa besar bagi kita warga bangsa," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Kamis, 1 April 2021.
Baca Juga: KPI Paparkan Polemik Tayangan Siaran Langsung Lamaran Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah
Baca Juga: Moeldoko Bicara soal PON XX: Papua Bisa Tunjukkan Eksistensi Tanpa Ada Ganggua Politik dan Keamanan
"Karena fenomena lone wolf tidak mudah dideteksi. Mari tingkatkan kewaspadaan dan mari tidak takut pada teror," sambungnya.
KH Robikin Emhas menegaskan tidak ada agama yang membenarkan terhadap kekerasan dalam bentuk apapun.
Sehingga mengenai penyerangan terhadap Markas Besar Kepolisian RI harus dikutuk secara keras, dan dengan dalil apapun tidak bisa dibenarkan.
"Penyerangan terhadap institusi negara, pengayom masyarakat, dan bagian dari penegak hukum. Menggunakan dalil apa pun tidak bisa dibenarkan," kata Robikin.
Siapa pun yang melakukan aksi kekerasan, apalagi tindakan teror dengan mengatasnamakan agama, Robikin berani memastikan tindakan tersebut bukan berdasarkan ajaran agama.
Sebab, agama apapun yang ada di Indonesia khususnya secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, apalagi aksi teror.
Robikin mengatakan sasaran utama aksi terorisme adalah menimbulkan rasa takut, karena dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan di masyarakat.
"Mari kita lawan bersama, bersama bergandeng tangan untuk memperkokoh kebersamaan dan menjadikan keberagaman kekuatan untuk membangun peradaban bangsa," tuturnya.
Lebih lanjut menurut Robikin, Indonesia adalah negara damai dan bukan negara kafir.
Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar kesepakatan para pendiri negara yang sah dalam pandangan Islam.***
