Network
PR BEKASI - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang media untuk menyiarkan kekerasan dan arogansi polisi.
Hal tersebut tertuang dalam surat telegram yang berisi pedoman siaran jurnalistik.
Keputusan Listyo Sigit tersebut pun mendapat tanggapan dari mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu.
Said Didu kemudian menyebutkan apa yang seharusnya dilarang Kapolri Listyo.
Baca Juga: Doakan Quraish Shihab Cepat Mati, Ferdinand Sentil Yahya Waloni: Memang Gak Pengen Ketemu Bidadari?
Baca Juga: Siap Maafkan Kader Demokrat yang Ikut KLB, AHY: Meski Memaafkan, Tapi Tak Bisa Begitu Saja Dilupakan
Baca Juga: BMKG: Siklon Tropis Seroja yang Timbulkan Bencana di NTT Dampak dari Pemanasan Global
"Sebenarnya yang perlu dilarang adalah sikap arogansi dan kekerasan polisi," ujar Said Didu seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @msaid_didu, Selasa, 6 April 2021.
Said Didu yakin, jika polisi tidak menampilkan arogansi dan kekerasan maka secara tidak langsung media juga tidak akan memiliki bahan untuk menyiarkan hal tersebut.
"Jika arogansi dan kekerasan tidak ada maka otomatis tidak ada bahan yang akan disiarkan media," sambung Said Didu.
Baca Juga: Ajak Jaga Hutan Bakau dengan Wayang, Simak Kisah Samsudin Warga Indramayu yang Diliput Media Asing
Perlu diketahui, Surat Telegram Kapolri Nomor ST/750/Aiv/HUM.3.4.5/2021 tersebut bertanggal 5 April 2021 dan menjadi dasar pengingat para pengemban fungsi Humas Polri di kewilayahan.
Isi surat itu mengatur perihal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.
Berikut adalah 11 poin yang diinstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit kepada jajaran Humas Polri:
Baca Juga: Mantan Teroris: Air Gun yang Digunakan Zakiah Aini Telah Dimodifikasi dan Bisa Membunuh
1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.
2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.
3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.
4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan.
Baca Juga: Surat Telegram Kapolri: Media Dilarang Siarkan Arogansi dan Tindak Kekerasan Polisi
5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual.
6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.
7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.
8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.
Baca Juga: Lindungi Atlet Dari Covid-19, Korea Utara Absen di Olimpiade Tokyo 2021
9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.
10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.
11. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.***
