Network
PR BEKASI – Media asing asal Papua Nugini, The National menyoroti sikap Pemerintah Indonesia terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di wilayah Papua Barat.
The National menulis bahwa operasi yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia untuk memberantas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menyebabkan penderitaan terhadap masyarakat sipil.
"Selama bertahun-tahun, bentrokan bersenjata antara OPM dengan pasukan keamanan Indonesia telah menyebabkan ribuan warga sipil papua mengungsi," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari The National, Rabu, 7 April 2021.
Mereka juga kemudian menuduh pasukan keamanan Indonesia telah melakukan kekerasan terhadap para warga sipil yang mendukung kemerdekaan Papua Barat.
Baca Juga: Persidangan Lanjut Bulan Ramadhan, Kuasa Hukum Minta Hak Orang Berpuasa bagi HRS Dipenuhi
Baca Juga: Pemahat Patung Buddha Trump, Minta sang Mantan Presiden AS Bermeditasi dan Menemukan Kedamaian
"Banyak warga sipil yang melarikan diri ke semak-semak untuk menghindari kekerasan dari pasukan keamanan Indonesia. Banyak orang Papua Barat yang telah dibantai oleh mereka karena mendukung kemerdekaan," katanya.
Selanjutnya, The National mengatakan bahwa masyarakat Papua Nugini turut bersedih dengan apa yang dialami oleh warga Papua Barat.
"Kami sangat sedih dengan apa yang dialami saudara kami di seberang perbatasan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi serangkaian baku tembak mematikan di daerah dataran tinggi Papua Barat," katanya.
The National kemudian meminta Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri operasi yang dilakukan oleh pasukan kemaanan Indonesia yang The National katakan sebagai bentuk pelanggaran HAM.
Selain itu, The National juga mengatakan sudah waktunya Papua Barat terbebas dari pertumpahan darah dan menjadi negara yang merdeka seutuhnya.
"Bekas koloni Belanda telah menyaksikan pertumpahan darah brutal demi kemerdekaan. Ini adalah waktu untuk mengakhiri genosida. Orang Papua Barat adalah manusia," katanya.
"Kami sangat kecewa dengan sikap dari Pemerintah Indonesia yang seakan berdiam diri terhadap konflik yang sedang berlangsung di Papua Barat," sambung The National.
Tak sampai disitu, The National juga meminta negara-negara di kawasan Melanesia untuk selalu menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kami mendesak negara-negara Melanesia untuk lebih vokal pada siding umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada September 2021 mendatang untuk membebaskan saudara-saudara kita di Papua Barat," katanya.
The National kemudian meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendengar dan menirima keluhan dari masyarakat Papua Barat.
"Kami juga menghimbau Presiden Jokowi, melalui Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, untuk secara konstruktif menangani keluhan orang Papua Barat," katanya.
Menurut mereka, hal tersebut sesuai dengan isi pembukaan UUD Indonesia serta Dewan HAM internasional yang menolak segala bentuk penjajahan.
"Ini sejalan dengan isi pembukaan UUD Indonesia dan komitmen politik yang dibuat dalam tinjauan berkala universal Dewan Hak Asasi Manusia," katanya.
Terakhir, The National mendesak untuk segera dilakukan referendum kemerdekaan bagi masyarakat Papua Barat.
"Saya menyarankan pembaruan seruan untuk referendum kemerdekaan di tengah penindasan di provinsi Melanesia yang dikuasai Indonesia." katanya.***
