Network
PR BEKASI - Belakangan nama FPI, ormas yang kini telah dibubarkan sering muncul karena diduga berkaitan dengan aksi-aksi teror yang terjadi baru-baru ini di Tanah Air.
Namun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak dengan sengaja mengaitkan FPI dengan aksi-aksi terorisme tersebut.
"Apa sih untungnya pemerintah mengait-ngaitkan persoalan ini (teroris) dengan FPI, toh FPI juga secara hukum sudah dinyatakan tidak ada lagi," kata Rumadi dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari YouTube Najwa Shihab, Kamis, 8 April 2021.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Berencana Tutup Seluruh Terminal Bus AKAP Selama Larangan Mudik Lebaran 2021
Dia kemudian mengungkapkan bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan khusus untuk mengaitkan FPI dengan teroris
"Tidak ada keinginan secara khusus dari pemerintah untuk mengaitkan semua persoalan itu dengan FPI," ucapnya.
"Jadi apa yang ditangani pemerintah terkait dengan terorisme itu adalah semata-mata bagaimana tindakan-tindakan terorisme itu bisa dideteksi sedini mungkin," sambung Rumadi.
Kalau misalnya, kata Rumadi, dalam proses penggeledahan terdapat barang-barang bukti seperti sisa-sisa seragam dan dokumen FPI itu adalah fakta.
"Ya itu fakta-fakta yang ditemukan oleh aparat kepolisian, jadi itu adalah ranah kepolisian dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh polisi yang bekerja di lapangan, terutama Densus 88," tuturnya.
Jadi, sambung Rumadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata hanya untuk memastikan bahwa jaringan terorisme yang sudah nyata melakukan tindakan teror dan menebarkan ketakutan di mana-mana bisa diatasi.
"Itu memang harus bisa diatasi kemudian diselesaikan sampai ke akar-akarnya," ucapnya.
Dirinya pun menampik bahwa pemerintah saat ini sedang menggiring opini untuk menyudutkan FPI.
"Menurut saya tidak, tidak secara khusus, misalnya pemerintah secara sengaja menggiring opini atau ingin memojokkan satu kelompok, tidak dalam rangka itu," ungkapnya.
Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah, sambung Rumadi, adalah memastikan bahwa jaringan terorisme dari manapun asalnya, apapun organisasinya itu diperlakukan sama.
"Dari manapun asalnya, apakah dia punya irisan dengan organisasi-organisasi yang sudah almarhum ataupun tidak, itu diperlakukan sebagai orang yang memang harus dipersoalkan dari sisi hukum," ucapnya.
Rumadi pun sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada tendensi dari pemerintah untuk mengaitkan FPI yang sudah almarhum dengan aksi-aski terorisme yang terjadi belakangan.***
