Network
Namun, Ahmad Riza Patria menekankan bahwa aksi unjuk rasa harus disertai fakta dan data, jangan asal unjuk rasa tanpa ada bukti yang jelas.
"Negara kita adalah negara demokrasi. Silakan adik-adik mau demo, mau unjuk rasa, mau menyampaikan tertulis, dialog, dan sebagainya, Namun demikian, jangan asal demo tanpa fakta dan data," kata Ahmad Riza Patria.
Ahmad Riza Patria juga menekankan, meski aksi unjuk rasa dilindungi oleh undang-undang, tapi tetap saja harus bicara sesuai fakta dan data, apalagi ini bicara soal dugaan korupsi.
"Sekali pun ketentuan undang-undang dibolehkan kita menyuarakan, menyampaikan aspirasi termasuk melakukan demo di mana pun, termasuk di balai kota," kata Ahmad Riza Patria.
"Tapi mohon adik-adik yang saya sayangi, yang saya cintai, agar bicara sesuai fakta dan datanya. Jangan asal bicara apalagi bicara korupsi harus hati-hati," sambungnya.
Sebelumnnya, massa dari kelompok HMI MPO Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 6 April 2021, untuk mendesak KPK mengusut Anies Baswedan.
Baca Juga: Minta Jokowi Hentikan Proyek Ibu Kota Baru, HNW: Pemerintah Perlu Fokus Atasi Pandemi Covid-19
Massa HMI MPO datang di depan pintu gerbang Balai Kota pada pukul 13.00 WIB dengan membawa berbagai spanduk yang berisi desakan pada KPK untuk segera memeriksa kemungkinan keterlibatan Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.
"Kami HMI MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera menelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies bertanggung jawab atas dua kasus itu," kata Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri.
