Network
PR BEKASI - Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran tunjangan hari raya (THR) 2021.
Dalam surat tersebut mewajibkan perusahaan membayarkan THR sesuai dengan perundang-undangan meski diberi dispensasi pembayaran paling lambat sehari sebelum hari raya.
"Saya perlu sampaikan beberapa hal THR keagamaan adalah merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba," kata Menaker Ida dalam konferensi pers virtual Kementerian Ketenagakerjaan yang dipantau dari Jakarta pada Senin 12 April 2021.
Baca Juga: Sinovac Akui Vaksin Covid-19 Buatannya Miliki Kelemahan, Berikut Faktor Penyebabnya
Menaker memastikan hal itu sudah tertuang dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Oleh karena itu, Menaker meminta kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Untuk perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan.
Menaker mewajibkan dialog untuk mencari kesepakatan untuk hal tersebut.
Baca Juga: Sebentar Lagi Puasa, Berikut Doa Menyambut Bulan Ramadhan Arab Beserta Arti dan Keutamaannya
Dia juga mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara
kekeluargaan disertai itikad baik dengan kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis.
