Network
PR BEKASI - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta tunjangan hari raya (THR) tidak dibayar secara bertahap atau harus dibayar penuh dan jika terpaksa dilakukan harus menyertakan laporan kerugian.
Hal tersebut dikatakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual dipantau dari Jakarta, Minggu 11 April 2021.
"Menolak pembayaran THR dengan dicicil walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri Tenaga Kerja, salah satu isinya yang saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila mana perusahaan tidak mampu membayar THR," tuturnya.
Baca Juga: Bertolak ke Jatim, Mensos Risma Terjunkan 700 Personil Tagana untuk Bantu Evakuasi Korban Gempa
Said merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Terkait isu penyerahan keputusan THR kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau bipartit itu, Said mendorong agar jika memang tidak dapat membayar, perusahaan harus secara transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua tahun terakhir.
"Yang harus ditegaskan nanti dalam surat edaran Menaker adalah walaupun itu mekanisme bipartit," katanya.
Baca Juga: Kristia Budhyarto Hentikan Kajian Ramadhan di PT Pelni, Said Didu Pertanyakan 'AKHLAK' Erick Thohir
Tapi tetap tidak boleh dicicil. Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut," kata Said sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara Minggu 11 April 2021.
