Mensos Risma Nyatakan Bansos Tak Akan Diperpanjang, Hidayat Nur Wahid Sampaikan Kritik

- 13 April 2021, 10:53 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengkhritik Mensos Risma yang menyatakan bahwa bansos tak akan diperpanjang.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengkhritik Mensos Risma yang menyatakan bahwa bansos tak akan diperpanjang. /Dok. mpr.go.id

“Contohnya bagaimana Kementerian Agama sebagai mitra lain dari Komisi VIII yang juga sedang mengusulkan pengajuan tambahan anggaran untuk subsidi kuota pembelajaran jarak jauh madrasah senilai Rp1 Triliun,” ujar Wakil Ketua MPR tersebut.

Lebih lanjut, Hidayat juga menyinggung sisi lain dari adanya bansos tunai ini. Menurutnya, bansos bukan hanya bantuan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai upaya pemulihan ekonomi.

“Oleh karena itu, selain dipandang dari sisi sosial, bansos tunai bagi masyarakat miskin itu juga perlu dilihat dari sisi pemulihan ekonomi karena akan mampu mendorong konsumsi sebagai bagian terbesar dari perekonomian Indonesia (57.6 persen),” kata Hidayat Nur Wahid.

Baca Juga: Usai Sebut Siti Badriah Pedangdut dengan Suara Terjelek, Lesty Kejora Buka Suara: Dede Mohon Maaf

Adapun terkait hal ini, Hidayat Nur Wahid sempat menyinggung soal subsidi perusahaan belanja digital yang mestinya diikuti oleh perpanjangan bansos tunai.

“Bauran kebijakan di kuartal 2 berupa subsidi ke perusahaan belanja digital, di luar subsidi BUMN senilai Rp 125T dan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 20T padahal bermasalah karena korupsi, mestinya diikuti oleh perpanjangan bansos tunai ke masyarakat,” ujar Hidayat Nur Wahid.

Lanjut, Hidayat menegaskan agar Mensos Risma belajar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum lama ini berani mencabut Peraturan presiden (Perpres) terkait investasi miras.

Ia pun meminta Mensos Risma agar mencabut keputusan sepihaknya itu, dan segera mengajukan anggaran ke Kemenkeu, agar ekonomi masyarakat dapat bangkit kembali.

“Bu Mensos perlu meneladani Presiden Jokowi yang berani mencabut Perpres bermasalah terkait investasi miras. Karenanya Bu Mensos agar mencabut keputusan sepihaknya menghentikan program bantuan sosial tunai, dan segera mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu agar Rakyat terdampak covid-19 bisa bertahan dan bangkit dan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi di tingkat yang paling riil yaitu Rakyat miskin terdampak covid-19,” kata Hidayat Nur Wahid.*** (Erta Darwati/Depok.Pikiran-Rakyat.com)

Halaman:

Editor: Rinrin Rindawati

Sumber: Depok.pikiran-rakyat.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah