Network
PR BEKASI- Mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mustofa Nahrawardaya turut menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini.
Mustofa Nahrawardaya menilai KPK seharusnya dipimpin oleh sosok yang memang berani melawan korupsi.
“Sebaiknya KPK dinahkodai orang yang memang dikenal anti korupsi,” kata Mustofa Nahrawardaya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter pribadinya @Tofa_Tofa_id, Kamis, 22 April 2021.
Baca Juga: Waktu Larangan Mudik Resmi Bergeser jadi 22 April hingga 24 Mei 2021, Catat Ketentuan Barunya!
Mustofa Nahrawardaya turut serta menyarankan dua nama tokoh anti-korupsi yang diyakininya tepat memimpin KPK.
“Jika dibolehkan UU, maka prioritas paling atas, saya usulkan Pak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),” ucapnya.
“Prioritas kedua, Grace Natalie/PSI,” sambungnya.
Baca Juga: Ingin Hidup Damai Bersama Wartawan, Berikut Ini Fasilitas yang Disediakan Bobby Nasution
Bila hal itu terjadi, Mustofa Nahrawardaya yakin akan membuat para koruptor resah serta khawatir.
“Dijamin, koruptor enggak berani main-main,” ujarnya.
Selain Mustofa Nahrawardaya, Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar juga menyoroti kinerja KPK saat ini.
Tidak tanggung-tanggung, Zainal Arifin bahkan mengusulkan agar lembaga anti rasuah tersebut lebih baik dibubarkan.
Usulan tersebut Zainal Arifin sampaikan dalam sebuah acara diskusi virtual yang diselenggarakan oleh LP3ES, Senin, 19 April 2021.
"Kalau semua sudah diratakan menjadi ASN, sederhananya, enggak ada lagi penyidik independen. Adanya penyidik PPNS yang pengawasannya dipegang Polri, Korwas. KPK (sudah) khatam (selesai),” ujar Zainal Arifin.
Baca Juga: Sebut Pemerintah Saat ini Merasa Paling Pintar Sendiri, Amien Rais: Ini Masukan Buat Pak Lurah
"Makanya saya berani membangun narasi bubarkan saja KPK yang sekarang dan lebih baik membangun KPK yang baru," sambungnya.
Zainal Arifin mengungkapkan, kemunduran peran KPK turut disebabkan akibat adanya Revisi terhadap Undang-Undang KPK yang lalu.
"UU KPK baru ini sudah menandakan matinya demokrasi substansi dan menguatnya formalitas," ujarnya.
Diketahui kinerja KPK tengah disorot oleh banyak pihak. Paling terbaru saat KPK kehilangan jejak sebuah truk yang membawa kabur barang bukti terkait dugaan kasus korupsi pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga: Sebut Pemerintah Saat ini Merasa Paling Pintar Sendiri, Amien Rais: Ini Masukan Buat Pak Lurah
Hal tersebut turut dibenarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri yang menyebut truk pengangkut barang bukti tersebut hilang usai tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama.
"Ya benar Tim Penyidik KPK pernah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya mobil truk di sebuah lokasi di kecamatan Hampang Kab. Kota Baru Kalsel yang diduga menyimpan berbagai dokumen terkait perkara yang sedang dilakukan penyidikan tersebut,” kata Ali Fikri pada saat itu.
“Namun setelah tim penyidik KPK datangi lokasi, truk tersebut sudah berpindah tempat dan saat ini kami sedang melakukan pencarian,” sambungnya.***
