Network
Namun, tidak seratus persen, diungkapkan olehnya jika diisi seratus persen oleh BUMN maka kerjanya hanya korupsi tanpa ada prestasi.
Karena itu hanya diberikan 45 persen saja, dan dikatakannya jika 55 persen dimiliki oleh negara maka tidak ada defisit lagi.
Lebih lanjut, langkah ketiga yang diambilnya adalah akan mengeluarkan Keputusan Presiden bahwa Partai Politik dibiayai oleh negara.
Baca Juga: Sudah Diresmikan, Ridwan Kamil: Saya Titip Alun-Alun Majalengka Ini Agar Senantiasa Dijaga
Seperti yang terjadi di Eropa, Finlandia, dan negara lainnya.
"Saya sudah alokasikan sekitar 30 triliun, sekitar 15 triliun untuk masing-masing partai, 15 partai satu triliun. Sisanya berdasarkan jumlah vote, tetapi AD/ART semua partai harus diubah supaya terjadi demokrasi internal," jelas Rizal Ramli.
Dia menjelaskan, jika seseorang itu ingin masuk ke dalam partai maka dia berhak untuk menjabat sebagai Ketua Umum tanpa melihat latar belakang.
Sehingga, partai politik dapat berubah dari korupsinya yang paling besar, betul-betul mengubah dari criminal democracy menjadi demokrasi yang bekerja untuk rakyat dan bangsa, selayaknya di Eropa.
Baca Juga: Tidak Ada Penjualan Tiket di Pelabuhan Merak, Kakorlantas: Jangan Nekat Mudik Lebaran
"Yang keempat adalah, ekonomi kita akan genjot, tahun pertama enam persen, tahun kedua harus di atas 10 persen, karena itu satu-satunya cara mengejar ketinggalan kita dari negara lain," katanya, memaparkan.
