Network
PR BEKASI – Pemerintah resmi menerbitkan larangan Mudik Lebaran 2021 atau Idul Fitri 1442 Hijriah.
Untuk mempertegas penerapan larangan Mudik Lebaran ini, Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia diminta untuk tidak menerima pemudik masuk ke wilayahnya.
Hal tersebut dikatakan oleh pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat, 23 April 2021.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 23 April 2021: Rendy Makin Curiga, Kebersamaan Ricky dan Elsa Terekam CCTV?
“Pemda harus berani bilang tidak mau menerima pemudik,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Dia menambahkan, bila pemudik tersebut tetap memaksa masuk ke wilayahnya, maka pemda wajib menerapkan isolasi selama 14 hari.
Agar masyarakat tak melaksanakan Mudik Lebaran 2021, Hasbullah Thabrany mengatakan perlu ada kebijakan yang sinkron antara Pemerintah Pusat dan Pemda.
Dia juga meminta Pemda DKI Jakarta untuk bertindak tegas terhadap masyarakat yang ngotot ingin Mudik Lebaran 2021 ke kampung halaman agar melaksanakan isolasi selama 14 hari.
"Sehingga masyarakat akan berpikir dua kali untuk mudik. Kalau itu sinkron, insya Allah masyarakat bisa dipaksa disiplin," katanya.
Dia melihat sebagian masyarakat tidak bisa diajak kompromi untuk menekan laju peyebaran virus Covid-19.
Selain itu, ada beberapa masyarakat yang wataknya begitu melekat pada kebiasaan-kebiasaan masa lalu, sehingga perlu memaksa mereka agar disiplin.
"Jangan anggap enteng Covid-19, karena mutasi virus semakin ganas dimungkinkan," kata Hasbullah Thabrany.
Dia menilai kesadaran masyarakat menggunakan masker untuk mencegah penularan Covid-19 harus kembali ditingkatkan menyusul kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia belum menurun.
Oleh karena itu, jika ada masalah dalam ketersediaan masker, pemerintah harus siap menyediakan agar tidak ada alasan masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan.
Selain itu, tokoh berpengaruh perlu dilibatkan untuk membuat masyarakat menjadi disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.
Mengedukasi masyarakat agar silaturahmi dengan keluarga di kampung bisa dilakukan tanpa mudik, misal menggunakan perangkat elektronik. Kalau mau memberikan uang, bisa ditransfer melalui bank.
Mengenai adanya beberapa kepala daerah yang tidak secara tegas melarang mudik, menurut Hasbullah Thabrany perlu sanksi dari pemerintah pusat.
Misal, beban biaya penanggulangan kasus Covid-19 menjadi tanggung jawab daerah yang tidak melarang mudik.
"Harus ada sanksi begitu dari pemerintah pusat. Kalau enggak, pemda seenaknya saja," kata Hasbullah Thabrany.
Baca Juga: Penyidik KPK Resmi Jadi Tersangka Kasus Jual-Beli Jabatan, Firli Bahuri: Tak Ada Toleransi!
Hasbullah Thabrany mengatakan mutasi virus Covid-19 bisa semakin menular jika masyarakat mudik.
Beberapa mutasi virus bisa jadi lebih ganas dan mematikan, di sisi lain, masyarakat ngotot ingin pulang kampung alias Mudik Lebaran 2021.
"Ini memang bagian yang berpotensi menimbulkan makin banyaknya kasus. Bisa jadi makin banyaknya kematian," katanya.***
