Network
PR BEKASI – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma melaporkan data ganda penerima bantuan sosial (bansos) ke KPK.
Risma menyebutkan bahwa total ada lebih dari 21 juta data warga yang ganda.
Hal tersebut pun mendapatkan tanggapan dari Politisi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta, Universitas Stanford Klaim Penggunaan Masker Tak Efektif Cegah Covid-19, Ini Faktanya
Benny Harman mengatakan apabila laporan Risma benar, maka KPK harus tegar.
“Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar,” kata Benny Harman sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @BennyHarmanID, Sabtu, 1 Mei 2021.
Benny Harman menyebutkan bahwa temuan itu merupakan kejahatan extra ordinary.
Baca Juga: [Cek Fakta] Benarkah Ranjau Angkatan Laut China Ditemukan di Lokasi Tenggelamnya KRI Nanggala-402?
Benny Harman juga menyebutkan kejahatan itu lebih kejam dari teroris. Pasalnya seperti mencuri uang di siang bolong.
“Ini lah kejahatan extra ordinary itu. Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong,” ucap Benny Harman.
Sebelumnya, Risma menyampaikan bahwa sampai April 2021 lalu, pihaknya telah menonaktifkan 21 juta data ganda itu.
Baca Juga: Risma Sebut 21 Juta Penerima Bansos Berdata Ganda, Benny Harman: di Era Jokowi, Lebih Kejam dari Teroris
"Alhamdulilah sesuai janji saya, April kami bisa selesaikan perbaikan datanya dan hasilnya seperti sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data itu ganda dan kemudian kami 'tidurkan' sehingga kemudian karena ada 21 juta yang kami 'tidurkan’,”ujar Risma.
“Kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kami tampung dan kami berikan bantuan," ucapnya.
Risma menyebutkan bahwa dari usulan-usulan tersebut, ada 5 juta warga di daerah yang diusulkan untuk menerima bantuan tersebut.
Baca Juga: Selain Tolak UU Cipta Kerja, Ini Tuntutan Para Buruh dalam Aksi Demo Hari Ini
"Dari usulan daerah kurang lebih hanya 5 juta yang diusulkan, yang rekapannya dari kami,” ucap Risma.
Namun, ada beberapa daerah, yaitu diantaranya ada Papua kemudian NTT, dan ada enam daerah karena tadi kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit dan sebagainya.
Pihaknya terus menyempurnakan data penerima bansos.
“Kami akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas dari KPK, yaitu padan dengan data kependudukan," kata Risma.***
