Network
PR BEKASI - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak lulus mengikuti asesmen atau penilaian dalam proses peralihan para pegawai lembaga antirasuah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dari 75 pegawai, 25 di antaranya adalah pengurus inti wadah pegawai KPK dan penyidik senior Novel Baswedan dikabarkan tak lolos tes tersebut.
Pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam UU KPK yang direvisi pada 2019 lalu. Berdasarkan itu para pegawai KPK yang akan menjadi PNS harus terlebih dahulu mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Soal-soal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) lebih banyak mengajukan pertanyaan soal ideologi, seperti wawasan radikalisme. Contohnya, soal tentang Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hingga Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Melihat KPK yang saat ini disangkut-pautkan dengan ideologi, mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku kecewa, karena menurutnya yang namanya korupsi tidak mengenal ideologi.
"Jadi UU KPK sekarang itu kalaupun berkaitan dengan ideologi, ini paradoksnya kembali lagi bahwa korupsi itu gak kenal ideologi sebenarnya, ideologinya apa aja kalau korup ya korup," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari YouTube, tvOneNews, Selasa, 4 Mei 2021.
Baca Juga: Kemendag Optimalkan Produk UKM, Gandeng Platform Digital untuk Ciptakan Pasar Ekspor
Kemudian, Saut Situmorang menjelaskan, kalau memang persoalannya menyangkut wawasan kebangsaaan, justru para penyidik-penyidik senior KPK tersebut lebih Pancasila dibandingkan siapapun di Indonesia.
"Ketika logo KPK itu Garuda, sudah selesai itu persoalan kebangsaan, sudah selesai itu soal Pancasila itu. Mereka orang-orang yang lebih paham menerapkan Pancasilanya di dalam kehidupan sehari-harinya," ungkapnya.
