Network
PR BEKASI - Mantan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut bicara usai Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN.
Ferdinand Hutahaean meminta masyarakat Indonesia agar tidak lagi membela Novel Baswedan dengan berbagai alasan karena TWK ini memiliki dasar hukum yang jelas.
"Dasar hukum TWK ini adalah perubahan UU 19 2001 dan kemudian terbitlah PP 41 2020 yang mengatur pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN wajib mengikuti dan lolos TWK. Jadi aturannya jelas," ucapnya.
Baca Juga: 75 Pegawai KPK Resmi Nonaktif, Haris Azhar: Firli Bahuri Menyusup Lewat TWK untuk Mudahkan Karpet Merahnya
"Hukum negara ya aturan negara, bukan selera dan mau-maunya pemerintah," kata Ferdinand Hutahaean menambahkan.
KPK juga, sambung Ferdinand, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk menyusun TWK ini.
Sehingga menurutnya, TWK ini adalah langkah tepat karena disusun oleh badan-badan negara yang kredibel.
Baca Juga: Novel Baswedan dkk Dinonaktifkan, WP KPK Siapkan Langkah Lawan SK Penonaktifan Pegawai Tak Lolos TWK
Ferdinand Hutahaean juga mengaku heran mengapa masyarakat hanya mempermasalahkan segelintir orang yang tidak lolos, padahal ada ribuan lainnya yang dinyatakan lolos.
"1.300 lebih pegawai KPK yang ikut tes dan 1300-an juga yang lulus. Hanya segelintir yang tidak lulus tetapi segelintir ini karena punya jaringan dan network opini," ujarnya.
"Sehingga mereka mempropagandakan bahwa seolah-olah TWK ini untuk menyingkirkan mereka yang mengeklaim diri paling berintegritas," kata Ferdinand Hutahaean menambahkan.
Dia pun menduga bahwa penolakan-penolakan terhadap TWK ini bersumber dari salah satu tokoh di KPK, yakni Novel Baswedan.
Baca Juga: Hehamahua Sebut TWK KPK Aneh bin Ajaib, Ali Ngabalin: Pernyataan yang Menyesatkan dan Penuh Halusinasi
"Hey bung ini aturan negara hukum negara, jangan pernah engkau melecehkan TWK. Penolakan ini terus digaungkan oleh jaringan mereka," ungkap Ferdinand sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube-nya pada Rabu, 12 Mei 2021.
"Kalau dianalisis jaringan ini akan bertumpu ke satu titik, saya tidak usah menyebutkan siapa titik sentralnya tetapi publik akan tahu. Nanti kalau saya sebut saya dilaporkan lagi pencemaran nama baik," sambungnya.
Jadi, ujar Ferdinand Hutahaean, kelompok mereka terus membangun opini bahwa mereka mempunyai kepentingan untuk mempertahankan pegawai KPK yang tidak lolos. Padahal, menurutnya itu hanya kepentingan politik kelompok mereka semata.
Baca Juga: Novel Baswedan Bongkar Kejanggalan soal TWK: Harusnya Bersifat Peralihan, Bukannya Merugikan Pegawai KPK
"Mereka punya kepentingan mempertahankan yang tidak lolos ini tetap berada di KPK untuk kepentingan politik, inilah yang terjadi sesungguhnya," tuturnya.
Dia memberikan pesan terbuka kepada orang-orang yang masih gigih membela Novel Baswedan.
"Hey kalian siapapun yang ingin terus membela Novel Baswedan dan kawan-kawannya karena tidak lulus TWK ini. Saya ingatkan ini tes, dasar hukumnya jelas, aturannya jelas, hukum negara," ungkapnya.
"Janganlah menjadikan dirimu sebagai sumber kebenaran dan sok menjadikan dirimu sebagai simbol kebenaran, apa yang engkau sampaikan bisa menggugurkan apa yang dilakukan oleh negara," tegas Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Novel Baswedan Siap Melawan soal Penonaktifan Pegawai KPK: Bahaya, Ini Upaya Sistematis Singkirkan Orang Baik
Mantan politisi Demokrat tersebut pun mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung negara dalam menuntaskan polemik TWK ini dan menentukan nasib ke-75 pegawai KPK yang tidak lolos tersebut.
"Negara tidak boleh kalah terhadap tekanan opini segelintir orang, rakyat Indonesia pasti mendukung," ucapnya.
"Yang pasti TWK ini adalah untuk membuat semua menjadi baik. KPK harus kembali ke jati dirinya sebagai pemberantas korupsi bukan alat politik dari kelompok tertentu," tutup Ferdinand Hutahaean.***
