PR BEKASI – Dosen Studi Timur Tengah di Universitas Ghent, Belgia, Ayang Utriza Hakim geram dengan kabar adanya ribuan PNS siluman mendapatkan gaji dan uang pensiunan.
Ayang Utriza Hakim menyebut bahwa hal ini merupakan kejahatan yang terstruktur.
Hal tersebut disampaikan Ayang Utiza Hakim melalui akun Twitter miliknya @Ayang_Utriza.
Baca Juga: Kenapa Dianjurkan Salat Gerhana Bulan? Berikut Penjelasannya Menurut Hadis
“100.000 PNS bohongan yang gajinya atau pensiunnya terus dibayarkan oleh negara? Uangnya ke mana?” kata Ayang Utriza Hakim sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitternya, Rabu, 26 Mei 2021.
“Ini cara merampok uang negara secara sistematis, terstruktur, dan massif!,” ucap Ayang Utriza Hakim.
Ayang Utriza Hakim meras heran dengan Hal Ini yang telah berlangsung sejak 2014 dan tidak diketahui oleh Presiden dan jajarannya.
Baca Juga: Ustaz Ujang Busthomi Kunjungi Dukun Santet Berusia 96 Tahun, Ternyata Masih Fasih Merapal Mantra
“Presiden dan Menteri sebelum 2014 ke mana? kerjanya apa ya?” ucap Ayang Utriza Hakim.
Ayang Utriza Hakim mendesak pihak terkait untuk membongkar kasus ini.
“Ini jahat dan biadab sekali! BONGKAR!” tutur Ayang Utriza Hakim.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan adanya hampir 100 ribu data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang misterius.
Ia menyebutkan bahwa mereka mendapatkan gaji namun sosoknya bodong.
"Ternyata hampir 100 ribu, 97 ribu data misterius. Dibayar gajinya, bayar iuran pensiunan tapi enggak ada orangnya," kata Bima dalam acara Pengumuman BKN Kick Off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri yang disiarkan melalui YouTube pada Senim, 24 Mei 2021.
Data tersebut dikatakannya diperoleh saat pihaknya melakukan pendataan ulang PNS pada 2014.
Pemutakhiran data sendiri baru dilakukan dua kali sejak 2002 dengan melakukan sistem manual.
Setelah adanya temuan tersebut, pihaknya pun mengajukan diri untuk daftar ulang sebagai PNS.
Baca Juga: Disparbud Jabar Sebut ada 50 Tempat Wisata Baru untuk Tingkatkan Perekonomian di Tengah Covid-19
Seperti tahun ini, di mana BKN akan mencoba mengubah sistem pemutakhiran data agar bisa dilakukan setiap waktu.
"Kami hanya kelola dan jaga kerahasiaan data tapi mutakhir data itu jadi milik dan kewajiban ASN itu. Kita akan melaunching aplikasi MYSAPK untuk mutakhirkan data mandiri,’ ujarnya.***