Network
PR BEKASI - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bisa menurunkan angka kemiskinan di desa.
Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) soal perhitungan Kemiskinan oleh BPS dan Intervensi Program Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Kemiskinan secara virtual, Senin, 19 Juli 2021.
Dalam rapat yang dipimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini, Halim Iskandar mendengarkan paparan BPS soal dasar penghitungan Kemiskinan di Indonesia.
Baca Juga: Mensos Risma Gandeng Mahasiswa Seluruh Indonesia untuk Tuntaskan Angka Kemiskinan
Dalam RTM ini, Menteri Halim Iskandar menjelaskan soal strategi yang dilakukan Kemendes PDTT untuk manfaatkan Dana Desa guna penanggulangan kemiskinan di desa dan di masa PPKM Darurat saat ini.
"BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19," kata Halim Iskandar.
Menteri Halim memaparkan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan matapencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan miliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.
Baca Juga: Setengah Populasi Orang Zimbabwe Diprediksi Alami Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021
"PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel," Halim Iskandar.
Dua program ini, kata Pria yang akrab disapa Gus Halim ini, ditujukan untuk meningkatkan konsumsi warga.
Gus Halim tegaskan jika Kemendes PDTT bakal menggenjot lagi dua program ini dan penyebarannya semakin meningkat.
Baca Juga: Singgung Angka Kemiskinan di Indonesia Cenderung Turun, Mahfud MD: Ada Kemajuan Meski Banyak Korupsinya
Hari ini, KPM BLT Dana Desa mencapai 5,150 juta keluarga dan ditargetkan mencapai delapan juta.
"BLT Dana Desa sangat fleksibel, hari ni bisa turun atau bisa naik. Kita berikan ruang yang luas kepada desa untuk terus lakukan pemantauan terhadap warga jika terkena dampak harus segera dimasukkan dalam KPM," kata Gus Halim.
