Abdul Mu'ti Soroti Indonesia yang Tak Miliki GBHN: Seperti Lagu Syahrini 'Maju Mundur, Cantik'

Abdul Mu'ti menjelaskan, seiring dengan amandemen UUD 1945 yang mengubah peran MPR dan presiden pasca reformasi 1998, Indonesia dianggap tidak lagi menggunakan GBHN yang disusun oleh MPR setiap 5 tahun sekali.

Menurut Abdul Mu'ti, sebagai gantinya, Indonesia menggunakan pedoman RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) yang diikuti dengan RJPM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) sesuai visi misi presiden terpilih.

Baca Juga: Dukung Revisi UU ITE, Abdul Mu'ti: Dalam Pelaksanaanya Hanya Dijadikan Alat Politik Kekuasaan

Oleh karena itu, Abdul Mu'ti pun menilai bahwa kondisi tersebut tidak ideal bagi konsistensi kebijakan publik di Indonesia.

Hal itu disampaikan Abdul Mu'ti dalam Seminar dan Dialog 50 Tahun CSIS Indonesia, Senin, 26 Juli 2021.

"Muhammadiyah mengusulkan agar kita perlu punya semacam GBHN. Tidak harus seperti GBHN pada masa dahulu (Orla dan Orba), tapi perlu ada semacam GBHN di mana kita bisa mengikutinya," kata Abdul Mu'ti, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi Muhammadiyah, Rabu, 28 Juli 2021.

Baca Juga: dr. Tompi Miris Aturan Makan di Tempat 20 Menit Dijadikan Lelucon: Bercanda Boleh, Tapi Jangan Kebablasan

Abdul Mu’ti lantas memberikan contoh, yakni pemerintahan Amerika yang tetap mengutamakan GBHN meski pemilihan presiden sebelumnya selalu berjalan sangat sengit.