Network
PR BEKASI - Waketum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan isu mengenai bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) akan dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, dalam waktu dekat, diungkapkan Ferry Juliantono, isu bisnis tes PCR juga akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Dalam waktu dekat kita akan laporkan ke BPK, juga dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada DPR," ujar Ferry Juliantono, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Sabtu, 6 November 2021.
Baca Juga: Pengamat Timur Tengah Faizal Assegaf Minta Pelaku Skandal PCR Dihukum Mati, Ada Apa?
Tujuannya adalah agar DPR bisa melakukan investigasi terhadap isu bisnis tes PCR yang diduga melibatkan Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Pasalnya, selain adanya transparansi yang seharusnya diberikan pada publik, juga berpengaruh pada akuntabilitas mengenai siapa yang akan bertanggung jawab terkait polemik tersebut.
Dia menilai hal tersebut sangat penting dituntut oleh masyarakat karena berkaitan dengan masalah moran, dan ini sesuatu yang penting.
Baca Juga: Dugaan Luhut Terlibat Bisnis Tes PCR Masalah Serius, Refly Harun: Negara Dirugikan, Bukan Masalah Main-main
Sebagai seorang pengurus pimpinan partai, yang termasuk besar di Indonesia, Ferry Juliantono merasa ini sebuah masalah besar.
Dan juga dia mengaku merasa memiliki kewajiban integritas moral untuk menyampaikan sikap tentang isu bisnis tes PCR ini.
Menurutnya, ini harus dapat menjadi masalah yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak terkait.
Baca Juga: PCR Jadi Ladang Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19, Said Didu: Ada Orang yang Mau Berdagang dengan Rakyat
Maka dari itu, dia meminta kepada semua partai untuk menjadikannya sebagai sebuah masalah karena menyangkut kehormatan mereka semua.
"Integritas moral kita dituntut untuk ini. Moral dan kita pertaruhkan bangsa ini di sana," ucapnya.
Di sisi lain, dia juga menegaskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil sikap terhadap isu bisnis tes PCR yang seakan menjadi bola liar ini.
Baca Juga: PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat saat Kasus Covid-19 Turun, Yan Harahap: Rakyat Kok Dijadikan Ladang Bisnis?
Lantaran jika Jokowi berdiam diri dan seolah membiarkan, maka kemungkinan ada pihak yang menyatakan bahwa Presiden RI ikut memperkaya orang lain dalam tindakan yang tidak sesuai konstitusi.
"Saya khawatir, mudah-mudahan nggak, jangan sampai Pak Jokowi itu menjadi Presiden yang pertama kali diborgol karena kasus ini," tandasnya.***
