Network
PR BEKASI - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengomentari soal isu dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dikatakan turut serta dalam bisnis PCR.
Beberapa pihak pun telah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle terhadap Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga dituding terlibat bisnis PCR.
Luhut, disebut-sebut, kalau dia diduga memiliki afiliasi dengan bisnis perusahaan penyedia layanan jasa tes PCR yaitu PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Baca Juga: Siti Nurbaya Bakar Sebut Pembangunan di Era Jokowi Tak Boleh Setop atas Deforestasi, Walhi: Kok Malah Pro?
Lebih lanjut, Refly Harun menanggapi tuntutan pada Jokowi untuk segera melakukan reshuffle yang menurutnya masuk akal jika dikaitkan dengan good governments and clean governments.
"Jadi ini bukan soal angka-angka, karena kalau angka itu relatif, bisa disimpan di bawah meja," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Kamis, 4 November 2021.
"Tapi yang paling penting adalah bukti keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung," sambungnya lagi.
Baca Juga: Jokowi dan Joe Biden Mendesak Militer Myanmar Bebaskan Tahanan Politik, Serta Kembali ke Demokrasi
Selain itu, dia menyatakan isu tersebut sebagai pembelajaran bagi masyarakat dan pemerintah, apakah hendak belajar sebaik-baiknya dan kemudian menerapkan prinsip good governments and clean governments.
"Yaitu tidak ada conflict of interest di dalam setiap pengambilan kebijakan," ujarnya.
Dia mengatakan pengambilan kebijakan yang mempunyai potensi akan conflict of interest itu adalah saat memiliki kekuasaan di tangan tetapi mempunyai keterlibatan dalam bisnis.
Baca Juga: SBY akan Berobat ke Luar Negeri usai Didiagnosis Idap Kanker Prostat, Begini Respons Presiden Jokowi
"Bukan masalah angkanya tapi masalah keterlibatannya. Karena kalau angka kan saya katakan bisa saja disimpan di bawah meja, tapi keterlibatan itu penting untuk dinilai," tuturnya.
Pasalnya, Refly Harun menjelaskan keterlibatan seperti itu pasti akan melibatkan gestur kekuasaan dan sangat diketahui isu ini bukan tidak ada potensi bisnisnya.
Potensi bisnis PCR ini justru sangat besar sekali, dengan keuntungan upnormal yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 triliun, belum ditambah keuntungan normal.
Baca Juga: Farhat Abbas Deklarasi Jadi Calon Presiden 2024: Saya Akan Lebih Hebat dari Jokowi!
Jika diambil rata-rata harga PCR yang mulai Rp300,000 hingga Rp1 juta, maka diambil sebagai contoh Rp700,000.
Kemudian dikalikan dengan mereka yang sudah melakukan PCR, terlebih satu orang bisa beberapa kali melakukannya, maka angka yang didapat bisa Rp10 triliun.
"Ini yang diperkirakan dinikmati oleh pebisnis-pebisnis yang memainkan bisnis ini. 10 triliun itu bukan angka yang kecil, besar juga, kalau dibelikan kerupuk juga besar," katanya.
Baca Juga: Semprot Rocky Gerung Soal Jokowi 'Presiden Bebek Lumpuh', Ruhut Sitompul: Ngebacot Terus
Karena itu, Refly Harun mengatakan saat ini hanya perlu melihat bagaimana sikap dari Jokowi menanggapi isu yang terus berkembang ini.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan contoh dengan menegakkan prinsip good governments and clean governments.
Meskipun, diakui Refly Harun, kalau dia tidak terlalu yakin kalau Jokowi akan menerapkan prinsip tersebut dalam perkara ini.
Baca Juga: Tindakan Aparat Kiwari Lebih Seram daripada Era SBY, Farid Gaban: Padahal Jokowi kan Orang Baik
"Walaupun terus terang saya pribadi tidak terlalu yakin Presiden Jokowi mau menegakkan good governments and clean governments dalam soal ini," ucapnya.
"Secara yang disebut-sebut ini orang-orang yang barangkali anak emas di dalam pemerintahan," tandasnya.***
