Network
Baca Juga: Gibran Rakabuming Mendadak Minta Maaf, Sudah Siap Dilaporkan ke Pihak Berwajib, Ada Apa?
"Dan Undang-Undang harus yang mengatakan begini, dulu kan jamannya Pak Amien Rais juga gitu," katanya.
Mahfud MD yang sempat menjadi anggota DPR, mengatakan jika pelanggaran HAM menurut Undang-Undang harus diputuskan DPR, pada era tahun 2000an.
"Abdurahman Saleh waktu itu bilang ini DPR tidak memberikan rekomendasi karena buktinya nggak ada seperti tahun 65, siapa yang mau jadi tersangka," ujarnya.
"Petrus, siapa yang mau jadi tersangka? Sehingga waktu itu ribut kan, saya masih ingat ketika Abdurahman Saleh dituding oleh seorang anak anggota DPR," katanya lagi.
Baca Juga: Bak Pahlawan, Agus Kuncoro Rela Bantu Pengendara Mobil yang Alami Rem Blong di Jalan Tol
Saat itu, DPR sering mendapat desakan dari Komnas HAM, sehingga tak berani bertindak lebih lanjut hingga saat ini.
Menurutnya, seharusnya hukum di Komnas HAM yang menentukan adalah pihak DPR. Namun, yang sering didesak adalah pihak pemerintah.
"Keputusan Komnas HAM bahwa itu pelanggaran HAM berat DPR yang harus minta, memutus ini (kasus, red), buktinya proses ini. DPR sampai sekarang nggak berani, padahal DPR juga yang buat Undang-Undang," tandasnya.***
