Network
PR BEKASI - Para pekerja di Indonesia yang selama ini membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) agar mendapat manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibuat emosi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan (Permenaker) yang baru.
Pasalnya, dalam peraturan menteri yang baru tersebut, ada hal yang dirasa sangat merugikan para pekerja terkait JHT.
Dalam Pasal 3 Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 disebutkan bahwa manfaat JHT akan dibayarkan pada peserta jika sudah mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, hingga meninggal dunia.
"Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun".
Baca Juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui Soal Omicron, Mulai dari Gejala hingga Perawatannya
Sementara itu, bagi peserta yang mengundurkan diri, Permenaker membagi aturannya dalam tiga kategori.
"(1) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja.
(2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. Peserta mengundurkan diri;
2. Peserta terkena pemutusan hubungan kerja; dan
3. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya," tutur Pasal 4 Permenaker tersebut.
