Network
PR BEKASI – Yaqut Cholil selaku Menteri Agama (Menag) menjelaskan hukum kurban adalah sunnah yang dianjurkan (sunnah muakkad), bukan wajib.
Menjelang Idul Adha pada awal Juli 2022 yang akan datang, kebutuhan hewan ternak terutama sapi juga kambing akan terus meningkat.
Namun, di Indonesia saat ini terdapat penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku aatau PMK, maka Menag menerbitkan peraturan baru mengenai kurban hewan ternak di masa wabah PMK.
Baca Juga: 10 Pengguna Conqueror Haki Terkuat di One Piece, Rayleigh Ternyata Masih di Bawah Karakter Berikut
Dalam hal ini, Menag akan berkoordinasi dengan organisasi masyarakat keagamaan agar bersama-sama menyampaikan mengenai hukum kurban adalah bukan wajib.
“Perlu disampaikan, hukum kurban itu ialah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan jadi bukan wajib,” kata Menag Yaqut Cholil usai rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.
“Jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain,” lanjutnya, dilansir PikiranRakyat-Bekasi.com dari ANTARA.
Baca Juga: Akan Ada Pekerjaan AT Grade Simpang Presdo, Simak Skema Rekayasa Lalu Lintas Kota Bekasi
Jelang musim kurban, Menag akan mengikuti aturan-aturan dari Satuan Tugas Penanganan PMK yang merupakan organisasi baru dan dipimpin oleh Kepala BNPB Suharyanto.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa pemerintah akan melarang pergerakan hewan ternak di 1.765 kecamatan.
Kecamatan tersebut yang termasuk dalam kategori daerah merah atau daerah rawan penyebaran wabah PMK pada hewan ternak.
Baca Juga: Kabar Gembira, Kini Masyarakat Bisa Beli Minyak Goreng Rp14.000, Syaratnya Cukup Mudah
Diketahui saat ini, terdapat sebanyak 1.765 kecamatan yang termasuk daerah merah PMK hewan ternak, atau sekitar 38 persen dari total 4.614 kecamatan.
“Daerah dengan level kecamatan yang terdampak penyakit kuku mulut atau disebut daerah merah, akan diberikan larangan daripada hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak,” kata Airlangga.
Tidak hanya itu, dalam mengawasi wabah PMK ini, pemerintah mengambil langkah akan melakukan pengadaan vaksin PMK.
Baca Juga: Menjelang Libur Idul Adha dan Libur Sekolah, Simak 7 Tips Hemat untuk Liburan Antiboros
Vaksin PMK tersebut diketahui hingga 29 juta dosis pada 2022 dengan anggaran yang bersumber dari Komite Penanganan Covid-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional.***
