Network
PR BEKASI - Wacana Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan pendidikan militer di tingkat perguruan tinggi menuai polemik.
Salah satunya diungkapkan oleh Peneliti Imparsial Hussein Ahmad, dirinya mengkritik keras rencana pemerintah melalui Kemenhan dan Kemendikbud untuk menerapkan pendidikan militer bagi mahasiswa.
Dia menegaskan tak semua urusan, termasuk membentuk karakter mahasiswa, bisa diselesaikan dengan cara-cara militeristik.
Baca Juga: PKB dan PKS Soroti Kegagalan Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2019: Tidak Memuaskan!
Bila hal itu dilakukan, Hussein mengusulkan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem membubarkan kampus-kampus yang ada di bawah naungan Kemendikbud.
"Pikiran yang menyatakan semua urusan bisa diselesaikan dengan cara-cara militer ini keliru. Jika demikian cara berpikirnya lebih baik Mas Menteri Nadiem bubarkan saja kampus-kampus yang ada. Sisakan AKMIL," kata Hussein di Jakarta seperti dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI, Rabu, 19 Agustus 2020.
Selain itu, Hussein juga mempertanyakan urgensi kedua kementerian tersebut yang ingin memasukkan kurikulum pendidikan militer bagi mahasiswa.
Baca Juga: Tjahjo Kumolo Minta Maaf Usai Sebarkan Link Film di Twitter, Joko Anwar: Izinkan Saya Patah Hati
Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat dan mengesankan pemerintah tengah melakukan militerisasi kelompok sipil.
"Jangan sampai orang menganggap pemerintah sedang melakukan upaya militerisasi sipil," ujarnya.
Hussein mengaku heran melihat hampir seluruh sektor di Indonesia kini ditangani dengan cara-cara militer. Mulai dari urusan pangan, pemulihan ekonomi pandemi Covid-19, hingga penegakan hukum lewat pemberantasan terorisme diselesaikan melalui cara-cara militeristik.
Baca Juga: Tol Cibitung-Cilincing Ambruk, Ahmad Syaikhu: Kita Patut Heran, Kenapa Konstruksi Tol Selalu Ambruk
Termasuk sektor pendidikan yang juga jadi 'target' ingin dijejali oleh cara-cara militer dengan alasan membentuk karakter mahasiswa.
"Setelah urusan pangan, pandemi, pemulihan ekonomi dan bisnis, penegakan hukum melalui penanganan terorisme, kini coba masuk ke ranah pendidikan. Orang bisa menganggap pemerintah sedang melakukan upaya militerisasi sipil," tuturnya.
Namun, ungkapan wajib militer tersebut dibantah oleh Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dirinya mengklarifikasi penggunaan kata “wajib militer”.
Baca Juga: Sumatra Barat Catat Penambahan 23 Kasus, Tambah Daftar Wilayah Zona Oranye
“Di sini sama sekali tidak wajib militer. Kalau wajib militer siapapun yang diminta negara untuk ikut pelatihan militer, seperti Korsel. Jadi tidak bisa menolak," kata Dahnil.
Dahnil menegaskan, jangankan mewajibkan, Kemenhan dan Kemendikbud juga tidak punya niat untuk itu.
"Sampai detik ini tidak ada wajib militer, tidak ada niat juga melakukan wajib militer," katanya.
Baca Juga: Terima Laporan Wafatnya Fedrik Adhar, Novel Baswedan: Semoga Allah Ampuni Dosa-dosanya
Dahnil menyebut, program pendidikan tersebut merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
"Kemenhan mewakili negara diamanatkan untuk membuat komponen cadangan," ucapnya.
Dahnil memastikan, pengawasan penerapan program ini bagi peserta akan diberlakukan secara proporsional. Termasuk terkait hukuman yang akan didapatkan saat peserta melakukan pendidikan militer itu.
"Ketika komponen cadangan (mahasiswa, red) itu pelatihan, ya berlaku (hukum, red) militer. Ketika mereka kembali ke sipil mereka kembali diberlakukan secara sipil," tuturnya.
Baca Juga: Hilang Lebih dari 6 Bulan, KPK Optimis Masih Bisa Tangkap Buronan Harun Masiku
Sebelumnya wacana itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu.***
