Dinilai Stok Pangan Cukup hingga Tak Perlu Impor, DPR: Tapi Petani Kita Kekurangan Pupuk

- 30 Agustus 2020, 19:10 WIB
Petani yang sedang membersihkan bulir padi di area persawahan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pada 22 Juni 2020.
Petani yang sedang membersihkan bulir padi di area persawahan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pada 22 Juni 2020. /Adiwinata Solihin/ANTARA/Adiwinata Solihin

PR BEKASI - Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian.

Sebagai negara agraris, Indonesia diharapkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, dalam hal ini adalah beras. Namun sangat disayangkan bahwa beberapa tahun belakangan ini, Indonesia justru masuk ke dalam jajaran negara yang mendatangkan impor beras dari negara lain.

Apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini, Indonesia dikhawatirkan tidak mampu untuk menjaga ketahanan pangan negaranya sendiri.

Baca Juga: Usai Diperiksa Seharian, Tiga Anggota TNI Mengaku Terlibat dalam Perusakan di Mapolres Ciracas 

Tapi untungnya hal tersebut belumlah terjadi. Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Sunarna, saat ini pemerintah belum perlu mengimpor beras untuk mendukung ketahanan pangan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini tentu didukung hasil panen padi pada musim tanam April-September yang tergolong baik.

"Saat ini belum butuh untuk impor beras karena memang panen dari petani baik kondisinya, belum ada kendala. Semoga nanti memang tidak ada kendala sehingga tidak terjadi impor," kata Sunarna di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu 30 Agustus 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.

Sunarna mengatakan hal itu kepada wartawan usai menyerahkan bantuan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) dari Kementerian Pertanian kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Banyumas untuk diteruskan ke Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UAPJA) yang ada di daerah itu.

Kendati demikian, Sunarna mengaku saat ini ada masalah pada ketersediaan pupuk.

Baca Juga: Jelang Latihan Pramusim, Lionel Messi Tolak Panggilan Barcelona 

Menurutnya, pada bulan Agustus ini, khususnya pupuk urea, penebusan dari petani sudah di atas 80 persen. Jadi, kemungkinan akan ada masalah di September sampai Desember.

Saat ini hal itu sedang dibicarakan, dengan harapan nantinya ada solusi terkait dengan masalah pupuk tersebut.

Dia juga mengatakan, masalah pupuk tersebut berkaitan dengan subsidi, di mana subsidinya bukan di Kementerian Pertanian melainkan di Kementerian Keuangan.

"Semoga saja nanti ditambahi sama Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati). Kalau belum ditambah tentu itu akan masalah atau mungkin ada usulan tentang alternatif yang lain," kata Sunarna.

Baca Juga: Chadwick Boseman Meninggal Dunia, Barrack Obama Ucapkan Duka Cita Mendalam 

Selain itu, sampai saat ini pihaknya dari Fraksi PDIP juga masih menolak pelaksanaan wajib Kartu Tani yang rencananya akan diterapkan mulai September 2020.

Kartu tani adalah sebuah kartu yang dirancang khusus untuk melakukan alokasi pupuk subsidi kepada kaum petani.

Menurutnya, jika Kartu Tani diwajibkan mulai September, akan menyulitkan petani yang saat ini susah mendapat pupuk.

"Kondisinya sedang pandemi corona seperti ini akan tambah membuat sulit para petani. Tetapi semoga nantinya akan ada jalan keluar," ujar Sunarna.

Baca Juga: Tidak Hanya Dipecat, Oknum TNI Pelaku Penyerangan Polsek Ciracas Juga Harus Ganti Rugi 

Sementara itu, saat memberi sambutan dalam penyerahan alsintan. Sunarna mengatakan bahwa jumlah alsintan yang diberikan cukup banyak. Namun, belum semuanya sampai di Banyumas, terutama traktor roda dua karena masih dalam pengadaan.

Sunarna juga berharap agar alsintan bantuan dari pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan data, jumlah alsintan yang diserahkan untuk 45 UPJA se-Kabupaten Banyumas tersebut mencapai 107 unit, antara lain berupa traktor roda empat, traktor roda dua, transplanter, cultivator, dan pompa air.

Dalam acara yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Widarso mengatakan, tanaman padi dengan luasan sekitar 10.000 hektare akan panen pada bulan Agustus.

Baca Juga: Seorang Pendukung Donald Trump Tewas Tertembak di Dada Ketika Bentrokan dengan Kelompok Anti Trump 

"Kalau bulan September tinggal sedikit, sekitar 3.000-4.000 hektare," kata Widarso.

Menurut dia, hasil panen padi petani di Kabupaten Banyumas tersebut tergolong bagus dengan rata-rata produksi mencapai 5,5 ton gabah kering giling per hektare atau 7-8 ton gabah kering panen per hektare.***

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: Permenpan RB


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah