Network
PR BEKASI - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyatakan beragam program terkait pengadaan dari pemerintah perlu kebijakan yang benar-benar berpihak dan memberikan nilai tambah bagi UMKM di berbagai daerah.
"Belanja pengadaan pemerintah perlu dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap sektor UMKM dengan menciptakan permintaan pasar," ungkapnya, dalam rilis di Jakarta, Minggu, 06 September 2020, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Menurutnya, hal tersebut dinilai sejalan dengan sasaran strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP) dalam rangka mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai tambah bagi UMKM, terlebih di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Baca Juga: Viral, Kisah Haru Juara Olimpiade Internasional yang Gagal SNMPTN dan SBMPTN
Puteri juga mengingatkan bahwa capaian evaluasi kinerja pengadaan Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2019 masih belum optimal.
Hal tersebut terkait dengan data realisasi rencana pengadaan K/L dan Pemda yang dinilai masih terbilang rendah, yaitu senilai 78.2 persen atau Rp885.9 triliun dari Rp1.133,4 triliun total target belanja pengadaan pemerintah.
"Dengan angka realisasi perencanaan pengadaan yang belum optimal, artinya, perlu dilakukan percepatan rencana belanja pengadaan agar serapan anggaran ini dapat optimal dan dipastikan untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Jangan sampai hal ini terulang dan menjadi tren pengadaan di tahun 2020 dan seterusnya," tutur Puteri.
Baca Juga: Masuk Top 14 Digitarasa, Bakwan Juwarak Pontianak Semakin Naik Daun di Jakarta
Dia mengatakan, untuk hal tersebut, LKPP harus terus menjalin kerja sama dengan K/L dan Pemda untuk mendorong mereka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa.
