-
Minggu, 12 Mei 2024 -
Network
-
Network
Andika ingin data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan membantu percepatan kesiapan data penerima vaksin dan dapat mendukung terbangunnya data penerima prioritas.
Data penerima prioritas tersebut dibutuhkan, karena ketersediaan vaksin yang bertahap tentu membuat tidak serta merta semua penduduk dapat mengakses vaksin tersebut dalam waktu yang bersamaan.
Diperlukan daftar prioritas penerima berdasarkan asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak, Tim juga akan membantu untuk memverifikasi data yang masih memerlukan validasi sebelum vaksin tersebut sudah tersedia,” kata Andika Perkasa.
Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Bekasi Hari Ini, Rabu 30 September 2020
Hal senada juga dikatakan oleh Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono selaku Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN yang mengatakan pihaknya akan siap memberikan dukungan administratif, mengingat data yang akan dikelola juga termasuk data-data pribadi peserta.
“Kita ingin percepatan, Presiden sudah menginstruksikan untuk segera menyusun protokol pemberian vaksin. Termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat dapat dari BPJS Kesehatan, maka akan baik kami membangun data tersebut,” tuturnya.
“Kami siap untuk dukungan administratif, misalnya penyampaian pakta integritas,” ucap Gatot menambahkan.
Sampai dengan 1 September 2020, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83.2 persen dari total penduduk Indonesia.***
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: Permenpan RB
