Network
Terkait UU Ciptaker tersebut, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana menilai saat ini tugas DPR telah berubah fungsi menjadi wakil pemodal dan pengusaha, bukan wakil rakyat.
"Kita melihat yang duduk di Senayan sana hari ini bukan wakil-wakil rakyat, tapi mereka adalah wakil-wakil pengusaha. Bukan wakil-wakil rakyat, tetapi mereka adalah wakil-wakil pemodal," kata Arif.
Lebih jauh, Arif sangat prihatin dengan semua pemangku kepentingan kebijakan yang seolah tutup mata di tengah wabah COVID-19.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja Segera Disahkan, INDEF: Bukan Solusi Resesi Ekonomi, Investor Butuh Kepastian
Padahal, angka pengangguran telah meningkat akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
Tak hanya itu, dia mengungkapkan, UU Cipta Kerja dampaknya bukan sebatas pada persoalan ketenagakerjaan, melainkan juga sumber daya alam, pendidikan, soal tambang, dan persoalan lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
"Sejak awal kemunculannya, RUU ini cacat formil, cacat prosedur dan cacat materil karena menabrak berbagai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara," katanya.
Baca Juga: Kritisi Langkah Pemerintah dan DPR RI Kebut UU Ciptaker, M Teguh Surya: Kami Sebut Ini Sesat Pikir
Sedangkan Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menilai sangat tidak tepat mengesahkan UU Cipta Kerja yang notabenenya banyak poin merugikan rakyat.di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini,.
"Bukan semakin mempersulit rakyat dan keberpihakan kepada pengusaha yang melanggar hukum, dan yang merusak lingkungan," kata Syarif.
