Network
PR BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).
Hanya dalam waktu kurun 5 bulan, tepat kemarin sore, Senin, 5 Oktober 2020, UU Ciptaker disahkan dalam rapat paripurna DPR setelah dibahas sejak Februari 2020.
Dalam rapat tersebut, sebanyak tujuh fraksi, melalui pandangan fraksi mini, telah menyetujui yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok di Jawa Barat Hari Ini, Selasa 6 Oktober 2020
Pembahasan RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja bahkan dipercepat menjadi Senin, 5 Oktober 2020.
Untuk diketahui, RUU Cipta Kerja adalah bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law, terdapat tiga RUU yang siap diundangkan, antara lain: RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Namun demikian, RUU Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor.
Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengutarakan pendapatnya dan merasa sangat kecewa terhadap keputusan DPR.
Baca Juga: Kerap Dihiraukan, Simak Karakter dari Gilingan Fine, Medium dan Coarse dalam Kopi.
"Terus terang sangat-sangat kecewa. Karena DPR yang merupakan wakil rakyat lebih banyak mendengar dan membela kepentingan pemilik kapital dari pada membela kepentingan rakyat banyak," kata Anwar Abbas malalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Oktober 2020.
"Saya tidak tahu mengapa anggota DPR kita sekarang bisa seperti ini?" ucapnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Menurutnya, dunia perpolitikan sekarang ini terkesan sudah dikuasai oleh oligarki politik.
"Semakin tampak jelas, sehingga tidak ada yang berani menyuarakan suara yang berbeda dari kepentingan pimpinan partainya karena takut oleh pimpinan partainya," katanya.
Baca Juga: BMKG Peringatkan Potensi Karhutla dan Prediksi Puncak Musim Hujan di Jawa
Pria yang menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah itu menduga, DPR mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja karena faktor utang jasa kepada pengusaha.
Dia menyebut ini merupakan dampak dari ongkos politik yang tinggi. Sehingga, tak jarang politikus dan partai harus meminta bantuan pemilik modal untuk memikul ongkos pada masa pemilu atau kegiatan politik lainnya.
"Maka yang meminta-minta dan atau yang diberi bantuan tersebut tentu akan diperintah-perintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital tersebut," ucapnya.***
