Gelombang Penolakan Semakin Kuat, WALHI: Pengesahan UU Ciptakan Adalah Puncak Pengkhianatan Negara

PR BEKASI – Undang-undang Cipta Kerja, tidak hanya akan berdampak buruk terjadap serikat pekerja dan juga buruh, namun juga akan berdampak buruh terhadap lingkungan hidup.

Oleh sebab itu, disahkannya UU Ciptaker, membuat para akademisi bersama serikat pekerja menolak keras Omnibus Law tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Nur Hayati menegaskan, harusnya gelombang penolakan rakyat selama proses pembahasan RUU Ciptaker itu membuat Presiden, DPR, hingga DPD membatalkan proses pembahasan.

Baca Juga: Hanya Butuh Sehari Pahami UU Cipta Kerja, Hotman Paris: Ini Semua demi Uang

"Bukan malah bersepakat dan mengesahkan RUU Cipta Kerja,” ujar Nur Hayati menegaskan seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi WALHI pada 6 Oktober 2020. 

Ia mengatakan, pengesahaan RUU yang pada draft awal disebut dengan nama RUU Cipta Lapangan Kerja (cilaka) menjadi cermin kemunduran demokrasi yang akan membawa rakyat dan lingkungan hidup pada keadaan cilaka sesungguhnya.

“Pengesahaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan Negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang,” katanya.

Menurut Nur, pilihan mengesahkan RUU yang tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup merupakan tindakan inkonstitusional.